Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan mutu layanan kesehatan di rumah sakit, Komisi 1 DPRD Kota Sorong menggelar rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong, 6 direktur rumah sakit dan klinik yang merupakan mitra kerja, Rabu (4/10/2023).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong, dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim mengatakan, pertemuan dengan para pihak terkait ini dilakukan lantaran adanya keluhan dari peserta BPJS Kesehatan terkait mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
“Dalam pertemuan ini yang kami undang pihak rumah sakit sele be solu, herlina, pertamina, maleo, rumah sakit oetoyo angkatan laut, mutiara dan klinik prudent,” ungkapnya kepada awak media.
Dikatakan Taslim, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Komisi 1 DPRD Kota Sorong dan disampaikan dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, terkait dengan kekurangan obat yang ada di Kota Sorong, mengingat semakin banyak pasien. Dimana dari pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa di Kota Sorong harus dihadirkan pedagang besar farmasi (PBF).
“Selama ini memang PBF adanya di Jayapura, makanya kami berkomitmen untuk menghadirkan di Kota Sorong. Sehingga penyediaan obat yang diperlukan oleh faskes itu bisa terpenuhi,” ujarnya.
Kemudian, kata Taslim, sehubungan dengan adanya keluhan dari pasien BPJS Kesehatan terkait iur obat. Dimana pasien BPJS Kesehatan banyak yang membeli obat diluar, karena di apotik RS Sele Be Solu tidak tersedia obat yang dibutuhkan. Oleh BPJS Kesehatan, uang pasien yang digunakan untuk membeli obat diluar harusnya diganti. Namun kenyataannya dari pihak rumah sakit tidak mengganti iur obat tersebut dengan berbagai alasan.
“Ini juga akan kita bicarakan lebih lanjut dengan pihak pemerintah daerah dan juga managemen rumah sakit, agar hal ini tidak terjadi lagi,” bebernya.
Selain itu, terkait dengan minimnya ketersediaan obat malaria juga menjadi perhatian khusus dari Komisi 1 DPRD Kota Sorong. Dimana dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, untuk membahas masalah ini.
Sehingga kedepan obat-obat malaria bisa tersedia di Kota Sorong.
“Mengenai komitmen janji layanan JKN oleh seluruh faskes di Kota Sorong, kami minta komitmen tersebut dibuat kembali. Mengingat berdasarkan peraturan presiden mengharuskan seluruh faskes di daerah ,harus taat pada layanan mutu yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” imbuhnya.
Lanjut Ketua Komisi 1, saat ini seluruh faskes yang ada di Kota Sorong juga sudah membuat grup online. Jadi ketika pasien BPJS Kesehatan datang ke suatu rumah sakit, namun kondisinya penuh maka rumah sakit tersebut dapat memberikan rekomendasi pasien harus ke rumah sakit mana yang masih kosong.
“Kita tidak mau ketika ada pasien datang lalu ditolak dan tidak ada solusi dia harus ke rumah sakit mana. Dengan adanya grup online seluruh faskes di kota sorong, maka hal tersebut tidak terjadi,” akunya.
Komisi 1 DPRD Kota Sorong, katanya, juga mendorong untuk bagaimana bisa menghadirkan alat CT Scan di rumah sakit yang ada di Kota Sorong.
“Menyangkut rumah sakit oetoyo angkatan laut, kami juga mendorong agar bagaimana ijin operasionalnya bisa segera dikeluarkan. Hal ini harus diupayakan segera, agar rumah sakit angkatan laut bisa menjadi salah satu tempat untuk masyarakat kota sorong bisa berobat,” tegasnya.
Ditambahkannya, Komisi 1 DPRD Kota Sorong juga akan segera mengusulkan untuk membuat peraturan daerah terkait dengan penggunaan mobil ambulance rumah sakit.
Sementara itu, Penjabat Pengganti Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sorong Novianti menyatakan, BPJS Kesehatan Cabang Sorong selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta JKN-KIS.
Menurutnya, berbicara terkait dengan pelayanan itu bukan hanya menjadi tugas dari BPJS Kesehatan, tapi dibutuhkan kolaborasi.
“Kolaborasi yang baik dari pihak pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan dan juga tentunya adalah pengawasan dari DPRD setempat,” ucapnya.
Lanjut Novi, berbagai upaya sudah dilakukan. Salah satunya bentuk komitmen BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah adalah dibentuknya tim transformasi mutu layanan, yang langsung diketuai Sekretaris Daerah Kota Sorong.
Tugas tim transformasi mutu layanan, kata Novi, salah satunya adalah melakukan supervisi ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk memastikan bahwa peserta terjamin, diberikan pelayanan yang baik dan juga terpenuhinya komitmen maklumat janji layanan.
“Kami dari BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari kepesertaan dan juga terkait dengan penjaminan pelayanan kesehatan. Tagline dari BPJS Kesehatan di tahun ini adalah transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara,” tandasnya.
Lanjutnya, Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk memastikan pesertanya itu tercover dengan program JKN. Sementara dari pihak BPJS Kesehatan dan pihak lain, tentunya mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan bagaimana memudahkan akses layanan kesehatan.
“Dengan cara bagaimana kemudian ketika berobat, masyarakat tidak perlu pusing lagi karena cukup menunjukkan kartu identitas kependudukan. Itu sudah dibuat semudah mungkin, kemudian tidak ada pembatasan hari rawat dan tidak ada iur biaya tambahan. Itu yang memang diharapkan bisa dipatuhi bersama. Oleh karena itu, memang kami bersama berbagai pihak harus memastikan hal tersebut benar-benar dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Itu sebagai wujud kami dalam mendukung program JKN-KIS melalui transformasi mutu layanan dan tidak kalah pentingnya adalah tidak ada lagi diskriminasi,” tegasnya.
Ditambahkan Novi, BPJS Kesehatan juga tetap berkomitmen untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan. “Hal tersebut kuncinya adalah kolaborasi, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada,” pungkasnya.
