Sebanyak 6.877 penduduk usia sekolah di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, yang tidak bersekolah.
Data tersebut disampaikan Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Dr Ir Agus Irianto Sumule, dalam Focus Group Discussion (FGD) Seminar Hasil Penelitian Partisipasi Usia Sekolah dan Pengembangan Model Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan, yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Rabu (20/9/2023).
“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti dari UNIPA di Kabupaten Sorong Selatan beberapa waktu lalu, didapati bahwa sebanyak 6.877 penduduk usia sekolah di Kabupaten Sorong Selatan, yang tidak bersekolah,” ungkap Agus Sumule.
Dirincikannya, dari jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Sorong Selatan yang tidak bersekolah, untuk tingkat SD sebanyak 2.315, SMP 3.322 dan SMA/SMK 1.240. Sehingga didapati total penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 6.877.
Lanjut Agus, tim peneliti dari UNIPA melakukan penelitian terhadap penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Sorong Selatan, dengan menggunakan teknik wawancara. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan 3 jenis kuisioner, yaitu satuan pendidikan, partisipasi usia sekolah dan guru.
“Wawancara dilakukan di 15 distrik, 120 kampung, 2 kelurahan. Kemudian 3652 responden penduduk kampung, 206 satuan pendidikan dikunjungi dan 162 guru mengembalikan kuisioner,” ujarnya.
“Berdasarkan data diatas, menunjukkan tantangan kita besar,” tegasnya.
Selanjutnya kata Sumule, pihaknya juga telah mewawancarai para guru di Kabupaten Sorong Selatan tentang bagaimana persepsi mereka terhadap tanggung jawabnya sebagai guru.
“Jawabannya para guru yaitu motivasi kerja mereka cukup tinggi dan cukup rajin bekerja. Yang menarik dari cukup banyak guru, hanya dua persen yang tidak begitu puas dengan lingkungan kerja. Mulai dari ada yang mengeluh air sampai pada pendapatan yang kurang, sementara beban kerja mereka sangat tinggi,” bebernya.
Terkait hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti UNIPA tentang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Sorong Selatan, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli angkat bicara.
Dikatakannya, anak-anak usia sekolah TK/PAUD, SD, SMP dan SMA merupakan anak-anak yang harus dipersiapkan dengan baik agar mereka bisa bersaing di tahun 2045 yang merupakan Indonesia Emas.
“Kalau mereka tidak disiapkan dengan baik, maka mereka akan jadi ancaman untuk kita di Kabupaten Sorong Selatan khususnya dan tanah Papua umumnya,” tegasnya.
Menurut Bupati Sorsel, dirinya meminta tim peneliti dari UNIPA untuk melakukan penelitian di Kabupaten Sorong Selatan, agar mencari tahu jumlah pasti penduduk usia sekolah yang tidak sekolah.
“Saya minta bantuan dari UNIPA untuk bersama-sama melakukan penelitian jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di kabupaten sorong selatan. Hal ini kami lakukan untuk memastikan apakah jumlah data yang dikeluarkan BPS tentang jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di kabupaten sorong selatan sebanyak 7000 itu betul atau tidak, atau bahkan jumlahnya lebih. Berdasarkan hasil penelitian, angkanya hampir sama,” ujarnya.
Lanjutnya, di Kabupaten Sorong Selatan, dirinya ingin membuat sebuah model pendidikan untuk anak-anak Papua.
“Kalau hanya memberikan gratis SPP kepada anak-anak Papua, itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Saya ingin membuat sebuah model pendidikan untuk anak-anak Papua, misalnya sekolah satu hari,” bebernya.
Bupati Sorsel juga mengakui, kebanyakan guru-guru yang bertugas di Kabupaten Sorong Selatan itu malas menjalankan tugas.
“Minta maaf guru-guru yang ada di Kabupaten Sorong Selatan pemalas semua, tidak pernah ada tugas di kampung. Banyak yang tinggal di kabupaten dan tidak mau ke kampung, sehingga mereka lupa tugasnya mendidik anak-anak,” tegasnya.
Ditambahkannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UNIPA, maka dirinya selaku kepala daerah akan membuat suatu kebijakan atau perencanaan program yang baik di tahun 2024 untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan.
“Kita akan uji coba sekolah sepanjang hari di Kabupaten Sorong Selatan, mulai bulan November 2023. Ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya menekan angka usia sekolah yang tidak bersekolah. Kalau sudah ada data begini, maka kita akan buat perencaan yang lebih baik. Kita harus kolaborasi baik dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
