Sekelompok orang yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Dalam aksi tersebut, Relawan Indonesia Bersatu menuntut Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI agar segera mencopot Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
Terkait dengan aksi demo tersebut, Forum Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya angkat bicara.
Ketua FOPERA Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie mengatakan, demo tersebut terlambat, karena Pj Gubernur PBD baru saja memberikan laporan kinerja triwulan ketiga dan evaluasi kepemimpinannya oleh Inspektorat Kemendagri.
“Relawan Indonesia Bersatu memakai ukuran apa untuk mendemo Pj Gubernur Papua Barat Daya. Orang yang demo ini semua tinggal di Jakarta, mereka tidak tahu keadaan sebenarnya di provinsi papua barat daya. Tapi anehnya mereka sebut ada pembagian proyek kepada orang tertentu, sekarang ini sudah jamannya canggih serba digital tinggal di pantau lewat layanan LPSE Papua Barat Daya kita sudah mengetahui pekerjaan apa saja yang dijalankan kontraktor dan siapa saja yang bekerja. Karena pekerjaan diatas satu miliiar wajib dilakukan lelang terbuka itu perintah undang-undang,” ungkapnya melalui keterangan pers yang diterima BalleoNEWS.com, Rabu (20/9/2023).
Oleh karena itu, Yanto Ijie mengimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya agar jangan terhasut dan terpancing dengan aksi tersebut.
“Kami punya data lapangan bahwa aksi tersebut diboncengi sekelompok elit di Sorong Raya, yang punya kepentingan politik 2024. Elit politik ini sengaja memakai pemuda di Jakarta untuk melakukan aksi itu, dapat dilihat bahwa mereka yang demo itu memakai seragam yang sama dan terkesan baru saja dibeli dan dibagikan kepada para demonstran,” imbuhnya.
Untuk itu, FOPERA Papua Barat Daya menyarankan para elit yang punya kepentingan politik sebaiknya siapkan diri dan fokus mengikuti konstelasi politik 2024. Jangan ikut mendalangi aksi-aksi demonstrasi yang menganggu kamtibmas dan memperkeruh situasi daerah menjadi tidak aman dan saling memfitnah.
“FOPERA menyarankan kepada masyarakat untuk erikan kesempatan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya memimpin provinsi ke-38 di Indonesia sampai tanggal 9 Desember 2023,” harapnya.
Selain itu, kata Yanto, Pj Gubernur Papua Barat Daya ke Maroko itu atas undangan resmi dari UNESCO dan mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri, untuk kepentingan pariwisata di Raja Ampa.
“Kita semua tahu bahwa Raja Ampat sekarang milik dunia. Jadi Pj Gubernur Papua Barat Daya ke Maroko bukan bawa misi politik. Terlalu dini berkesimpulan bahwa Pj Gubernur bersama Bupati raja Ampat ke Maroko ada kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Demi menjaga agar kamtibmas tetap terjaga, Ketua FOPERA mengimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya jangan terhasut dan mudah terpancing dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Relawan Indonesia Bersatu. Karena sesungguhnya demo itu hanya fitnahan dan tidak memiliki data, mari memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya.
“Kami meminta kepada Relawan Indonesia Bersatu jangan melakukan aksi yang menentang keputusan pemerintah, karena akan berdampak buruk pada tokoh-tokoh elit politik orang asli papua di provinsi papua barat daya. FOPERA tetap menjadi garda terdepan mengawal pemerintah dan kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya, sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah berakhir. Kami tidak menghendaki provinsi yang diperjuangkan masyarakat di obrak abrik hanya demi kepentingan tertentu. FOPERA tetap mengawal Pj Gubernur Papua Barat Daya dan seluruh pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan program pembangunan yang sudah diagendakan,” pungkasnya.
