Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah Daerah sebagai solusi permasalahan pembangunan, Badan Riset Nasional (BRIN) memberikan dukungan dengan melakukan riset dan inovasi di Provinsi Papua Barat Daya.
Dimana dalam kegiatan tersebut, 19 tim dari Badan Riset Nasional diterjunkan langsung untuk melakukan riset di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Direktur Regional III Bappenas Ika Retna Wulandari mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya khususnya dan wilayah Papua pada umumnya tentunya memiliki potensi beragam komoditas bernilai tambah tinggi, yang dapat dikembangkan melalui pengembangan rantai nilai yang berorientasi ekspor baik pada komoditas perkebunan, perikanan dan pertambangan.
Menurutnya, dalam rangka menuju Indonesia emas 2045 dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, maka transformasi ekonomi harus dimulai.
“Pembangunan wilayah papua selama 20 tahun mendatang diarahkan pada percepatan pembangunan menuju papua sehat, cerdas dan produktif. Hal ini untuk mewujudkan papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola pembangunan, ungkapnya dalam kegiatan Seminar Laporan Pendahuluan Riset Kolaborasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Riset Nasional (BRIN), yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin (18/9/2023).
Untuk papua produktif, sambungnya, koridor ekonomi wilayah Papua akan difokuskan juga pada insikimia dasar dan agro, dengan beberapa hal yang menjadi prioritas. Yaitu penguatan-penguatan dari sisi sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur dasar dan konektivitas, tata kelola pembangunan dan ketahanan serta sosio ekologi.
Sementara dari sisi transformasi sosial, tentunya pembangunan wilayah Papua akan difokuskan ada pemerataan pelayanan pada bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
Kemudian Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramadhawardani menyatakan, kegiatan riset dan inovasi jangan hanya sebagai penggugur kewajiban.
“Hasil riset tersebut juga tidak boleh hanya berakhir menjadi sebuah laporan, tetapi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat mensejahterakan warga Provinsi Papua Barat Daya serta Papua secara keseluruhan,” harapnya.
Menurutnya, kehadiran para pakar di bidangnya pada forum ini, merupakan formulasi yang tepat untuk mencari sinergi, strategi dan semangat baru dalam membangun Papua. Hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, guna menghasilkan kemajuan bagi NKRI menuju Indonesia emas 2045.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian berharap, kesimpulan atau tindak lanjut dari riset yang akan dilakukan oleh Badan Riset Nasional jangan riset lagi.
“Karena ada beberapa riset salah satu tindak lanjutnya adalah di riset ulang atau ada riset lanjutan. Kalau yang begitu nanti agak sulit kita mengimplementasinya. Kami sangat yakin tim yang akan melakukan riset, memiliki kapasitas yang sangat mumpuni untuk melakukan riset,” tegasnya.
Lanjutnya, sebagai Provinsi ke-38 yang terakhir lahir di Indonesia, pihaknya sangat menunggu hasil-hasil riset yang akan menunjang terutama kebijakan dari pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, yang tentunya harus cepat.
“Kami juga saat ini dinilai itu tidak seperti provinsi baru, dimana angka kriteria yang digunakan menilai kami sama dengan provinsi yang lama. Anggapan baru dalam riset tidak usah dulu dilihat. Kami sudah banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan awal dari penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya mengisi pegawai, buat peraturan dan sebagainya,” imbuh Pj Sekda PBD.
Melalui kesempatan riset ini, sambungnya, menjadi hal yang penting buat Provinsi Papua Barat Daya di tahun yang akan datang ketika nanti ada pejabat gubernur atau bupati dan walikota yang baru. Sehingga RPJMD, RPJPD bahkan tata ruangnya nanti harus didukung oleh hal yang sifatnya ilmiah tapi bisa diterapkan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga merencanakan tahun depan menyusun RTRW, dimana diharapkan RTRW menjadi Perda nomor satu di Provinsi Papua Barat Daya,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu menyampaikan, Kabupaten Maybrat sangat membutuhkan kehadiran para tim pakar untuk bisa melihat secara langsung dan mendeteksi keadaan di Kabupaten Maybrat secara langsung.
“Hasil riset ini sangat berharga untuk kami pemerintah daerah, agar dapat mengambil kebijakan. Karena kami percaya ketika tim pakar datang melihat kondisi di wilayah kami dengan berbagai latar belakang ilmu yang ada, saya yakin dan percaya itu akan lebih tepat untuk mendasari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah demi untuk kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah kabupaten maybrat,” pungkasnya.
