Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, segera melakukan percepatan penyerapan anggaran di triwulan IV.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus percepat penyerapan anggaran di triwulan keempat. Mengingat penyerapan anggaran pada triwulan ketiga saja belum sampai 30 persen,” ungkap Ketua Fopera PBD, Jumat (15/9/2023).
Terkait hal tersebut, kata Yanto, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius dan konsisten membantu Penjabat Gubernur dalam melaksanakan program-program kegiatan agar APBD provinsi bisa cepat terserap.
“Kalau ada tugas-tugas dinas lainnya diluar kota yang kurang penting, saya kira tidak perlu hadir. Fokus saja pada program kegiatan untuk memajukan Provinsi Papua Barat Daya, agar APBD segera terserap,” imbuhnya.
Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, sambungnya, saat ini sangat mengharapkan sentuhan langsung dengan hadirnya provinsi ke-38 di Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
“Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang diperhadapkan dengan masalah stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Makanya OPD teknis harus fokus pada program tersebut,” tegasnya.
Penyerapan APBD, sambungnya, merupakan salah satu indikator keberhasilan Gubernur terlepas dari penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem bisa turun juga tergantung penyerapan APBD. Kalau APBD cepat diserap, maka persoalan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim juga pasti bisa ditekan,” tandasnya.
Lanjut Yanto, di 9 bulan kepemimpinan, dirinya juga meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad agar segera melantik pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kalau pejabat eselon tiga dan empat sudah dilantik, maka mereka juga dapat segera membantu penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pimpinan OPD juga harus segera mendistribusikan tugas kepada pegawai yang sudah mendapat SK peralihan,” harapnya.
Tidak hanya itu, Yanto juga memberikan apresiasi di 9 bulan kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, dimana banyak langkah positif yang sudah dilakukan.
“Berdasarkan hasil evaluasi triwulan ketiga, memang banyak keberhasilan yang sudah dilakukan. Akan tetapi, ada juga catatan dari Inspektorat Kemendagri yang harus diperbaiki,” bebernya.
Katanya, Fopera PBD tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat Daya.
“Meski ada keberhasilan, Fopera tetap memberikan sosial kontrol kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya bersama seluruh stafnya. Kami tetap mendukung penyelenggaraan pemerintahan dibawa kepemimpinan Pj Gubernur Mohammad Musa’ad,” pungkasnya.
