Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat meninjau sejumlah titik banjir yang ada di Kota Sorong, Senin (11/9/2023).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen Pj Wali Kota Sorong untuk menangani persoalan banjir dan sampah, yang saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi warga Kota Sorong.
Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan, Kota Sorong merupakan ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Dimana sebagai ibukota provinsi, ada dua masalah yang dihadapi.
“Masalah yang kita hadapi di Kota Sorong ini ada dua, yaitu sampah dan banjir. Hari ini saya turun di beberapa titik, mulai dari muara Sungai Kalagison yang merupakan sungai tempat menampung semua debit air dari gunung,” ungkapnya.
Menurut Septinus, beberapa tempat yang dikunjungi merupakan lokasi yang terdampak parah mengalami banjir ketika hujan turun. Diantaranya di depan PLTD, Arteri, Jalan Handayani dan Jalan Sungai Maruni kilometer 10.
“Ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sorong. Kami berencana untuk merelokasi sekitar 30 rumah yang ada di Jalan Handayani, dimana rumah itu menutup jalannya air yang mengalir dari sungai di kampung bugis. Kita pikir untuk jangka panjang, kalau memang kita bisa berkolaborasi dengan provinsi atau dengan balai wilayah sungai maka kedepan kita harus bebaskan lahan itu,” ujarnya.
Lanjut Pj Wali Kota Sorong, untuk Jalan Sungai Maruni kedepan langkah yang akan dilakukan yaitu membuka sodetan yang ada diatas saluran drainase agar air bisa mengalir ke Sungai Klasaman. Dengan demikian, kedepan saat hujan turun diharapkan bisa mampu mengurai debit air yang ada disini.
Sementara itu, kata Pj Wali Kota Sorong untuk mengatasi masalah sampah di Kota Sorong, dirinya akan melakukan tatap muka dengan seluruh Ketua RT yang ada di Kota Sorong.
“Kenapa saya harus rapat dengan Ketua RT, karena mereka yang mengetahui dimana ada lahan kosong di wilayahnya. Karena kita mau bangun tempat pembuangan sementara sampah, tapi selama ini tidak ada ruang atau lahan kosong. Selama ini kita menyuruh warga buang sampah pada tempatnya, tapi kami pemerintah kota sorong tidak menyiapkan tempat TPS. Nah kita harus siapkan tempat, baru kita menyuruh mereka buang pada tempatnya,” tegasnya.
Dikarenakan APBD Kota Sorong sangat kecil, tambah Pj Wali Kota Sorong, yaitu hanya sekitar Rp 1,1 triliun, maka untuk penanganan sampah dirinya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun dengan stakeholder terkait lainnya.
