Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan berbagai upaya, untuk menekan laju inflasi di Provinsi Papua Barat Daya khususnya.
Beberapa hal yang akan dilakukan untuk menekan laju inflasi di Provinsi Papua Barat Daya, dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Rabu (30/8/2023).
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, rapat ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk membicarakan langkah konkrit yang akan diambil, untuk menekan laju inflasi di Provinsi Papua Barat Daya.
“Ada juga agenda-agenda yang dituangkan dalam roadmap, untuk pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kita sudah sepakati sejumlah agenda yang terangkum dalam 4K yaitu bagaimana kita kendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” ungkapnya.
Menurut Musa’ad, sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Pj Gubernur PBD, maka dirinya juga sudah memastikan pimpinan-pimpinan SKPD untuk memastikan bahwa di tahun 2023 sudah tersedia dukungan alokasi pendanaan, sehingga agenda-agenda yang telah disepakati bersama bisa dilaksanakan.
“Saya harap agenda yang telah disepakati bersama tidak hanya tertuang dalam roadmap atau dokumen, tetapi juga harus diwujudnyatakan dan secara empirik ada,” ujarnya.
Lanjutnya, tadi juga sudah dilakukan pembagian bibit cabai, itu merupakan salah satu bentuk untuk mengajak seluruh stakeholder dan juga masyarakat untuk melakukan gerakan menanam cabe.
“Kita juga harus memastikan harga beras jangan sampai naik dan juga kita harus membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan lokal seperti sagu, ubi dan sejenisnya. Sehingga kita bisa menjaga kestabilan harga beras, supaya walaupun tidak ada beras kita bisa hidup jangan terlalu tergantung dengan beras. Dengan semangat kebersamaan, maka saya yakin Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi campion setidaknya di DOB-DOB baru,” harapnya.
Sementara itu, Kepala KPwBI Provinsi Papua Barat Rommy S. Tamawiwy menyatakan, Bank Indonesia hadir di setiap daerah sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.
“Jadi ini wujud dari sebuah sinergi dan kolaborasi yang harus dilakukan, bahwa ada kewajiban untuk mengendalikan inflasi. Bank Indonesia hadir disana bersama pemerintah, Bank Indonesia juga hadir sebagai advasry pemerintah dalam bidang ekonomi, ini juga menjadi bagian yang dilakukan,” bebernya.
Bank Indonesia, sambungnya, merasa sangat optimis dengan semangat ini. Walaupun tim pengendalian inflasi daerah baru terbentuk 5 bulan, demikian juga tim pengendalian percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga baru terbentuk 5 bulan, tetapi ini merupakan awal yang baik.
“Sehingga pengendalian inflasi dapat terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dan juga digitalisasi akan terus dipercepat, jadi ada begitu banyak hal yang mesti dilakukan dan sudah disepakati,” imbuhnya.
Kepala KPwBI Papua Barat berharap, hal ini tidak berhenti pada pemerintah daerah dan mitra yang ada disini. Tetapi juga sampai kepada masyarakat, bahwa semua bahu membahu sebagai kekuatan yang bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk mewujudkan visi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
