Musyawarah Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (Muswil KKSS) Provinsi Papua Barat Daya telah dilaksanakan, bertempat di Hotel Vega Sorong, Kamis (24/8/2023).
Meskipun sempat tertunda 2 jam lantaran adanya aksi demo damai di depan hotel yang dilakukan oleh sekelompok warga Sulawesi Selatan yang menolak pelaksanaan Muswil.
Namun setelah Ketua BPW KKSS Papua Barat H. Nurjaya turun ke lobi hotel dan berbicara dengan para pendemo untuk menjelaskan terkait mekanisme sampai Muswil KKSS PBD bisa dilaksanakan, para pendemo pun langsung membubarkan diri dan Muswil KKSS Papua Barat Daya akhirnya dilaksanakan pada pukul 11.00 WIT.
Pantauan BalleoNEWS.com, dalam Muswil KKSS Papua Barat Daya dilakukan pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Papua Barat Daya dan juga sekaligus membahas program kerja.
Dimana dalam bursa pencalonan Ketua BPW KKSS Papua Barat Daya, ada dua orang kandidat yang mencalonkan diri. Yaitu Ketua BPD KKSS Raja Ampat H Said dan juga Abidin Baddo.
Dalam prosesnya, H Said akhirnya dipercayakan untuk menahkodai BPW KKSS Papua Barat Daya.
Ketua BPW KKSS Papua Barat H. Nurjaya mengatakan, BPW KKSS Papua Barat melaksanakan Muswil atas mandat dari BPP KKSS.
“Kami harus laksanakan sesegera mungkin, agar pengurus yang ada di sorong raya dan provinsi bisa lebih berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Karena kami di Papua Barat agak jauh wilayahnya,” ungkapnya.
Menurut Nurjaya, siapaun yang nanti terpilih sebagai Ketua BPW KKSS Papua Barat Daya, mari jalin kerja sama yang baik dengan Pemda.
“Kita tetap akan buat KKSS menjadi sesuatu yang diperebutkan. Saya berharap para pengurus dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan juga dengan masyarakat, baik masyarakat KKSS atau masyarakat lain. KKSS Papua Barat Daya harus lebih solid dari pada di Papua Barat,” harapnya.
Kemudian Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Anhar Akib Kadar menyatakan, sangat mengharapkan KKSS sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat berpengaruh di tanah Papua dapat menjadi lokomotif penting dalam membangun Tanah Papua khususnya Papua Barat Daya.
“Yang menggerakkan roda ekonomi warga KKSS, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. KKSS sebagai lembaga kultural diharapkan bisa mengayomi seluruh warga KKSS yang ada di tanah perantauan Papua khususnya Papua Barat Daya,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sambungnya, sangat mengharapkan sinergitas pengurus dan mendorong warga KKSS bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh suku bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat hidup berdampingan.
“Siapapun yang nanti terpilih harus didukung dan bergandengan tangan mendukung semua programnya, khususnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga KKSS yang ada di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KKSS Jumrana Salikki menyatakan, KKSS mengikuti adanya perkembangan negara dengan adanya pemekaran wilayah atau provinsi. Makanya dilaksanakannya Muswil KKSS PBD.
“Apa yang kita lakukan hari ini tidak mencederai organisasi. Karena ini sudah berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Besar KKSS. Mari kita memberikan legisi baru di Papua Barat Daya, untuk lebih baik kedepan. Ini bukan forum perpisahan, tapi membangun rumah baru untuk menguatkan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Rekomendasi apa yang dianggap penting sebagai bagian dari keikutsertaan bersama Pemerintah membangun Papua Barat Daya lebih baik lagi,” tandasnya.
