Belakangan ini Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso tengah menjadi sorotan, lantaran beredar video viral yang diunggah akun tiktok user3247573422492 yang menunjukkan gaya hidup hedon sang Penjabat Bupati Sorong yang sedang menggelar perayaan ulang tahun ke-17 putrinya yang bernama Enchi Mosso diatas kapal Phinisi Baywalk Pluit Jakarta.
Video viral gaya hedon sang Penjabat Bupati Sorong, ternyata sudah ditonton oleh Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria.
Terkait dengan video viral tersebut, Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria angkat bicara.
“Video viral itu saya juga sudah lihat. Saya akan koordinasi internal minta ke Direktorat LHKPN KPK agar dapat memeriksa dan memverifikasi laporan hartanya, sesuai tidak hartanya dengan gaya hidupnya. Ada tidak harta-harta yang diduga diperoleh secara tidak sah, jadi nanti bisa KPK masuk dari sisi tersebut,” ungkap Dian Patria saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (23/8/2023).
Menurut Dian, sudah ada kejadian para pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran gaya hidup hedon yang dipamerkan ke media sosial. Diantaranya Andi Pramono Bea Cukai Makassar, Pejabat Bea Cukai Jogja dan Pejabat Pajak.
“Para pejabat yang viral gaya hidupnya didunia maya yang kemudian dilakukan pemeriksaan LHKPN dan ditemukan adanya dugaan pencucian uang, pencucian harta atau harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar termasuk dalam tindak pidana korupsi, sehingga mereka jadi tersangka,” ujarnya.
Dibeberkannya, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin paling banyak ada di wilayah Timur Indonesia yaitu Papua yang mencapai 20 sampai 30 persen.
“Tentunya tidak elok, kita pejabat menunjukkan gaya hidup hedon. Sementara masyarakat masih sangat banyak yang berada di bawah garis kemiskinan,” tegasnya.
Semua pejabat di Papua, sambungnya, wajib melapor kekayaannya atau LHKPN dan menyampaikan laporannya secara akurat, sehingga dapat dipantau oleh masyarakat.
“Di wilayah Timur Indonesia khususnya di Papua selain jumlah penduduk miskin tinggi, indeks keberadaan fiskal juga rendah Pemdanya, jadi sangat tergantung pada dana dari pusat. Jadi jangan sampai kita lupa melayani masyarakat di kampung-kampung, kita malah justru sibuk dengan urusan pribadi kita,” pungkasnya.
