Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Papua Barat-Papua Barat Daya Chanry Suripatty mengingatkan, bagi wartawan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja.
“Wartawan di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang saat ini terdaftar sebagai bakal calon legislatif di pemilihan legislatif tahun 2024, untuk segera mengundurkan diri demi menjaga independensi jurnalis dan keberimbangan berita,” tegas Ketua IJTI Pengda Papua Barat-Papua Barat Daya, di Sorong, Rabu (23/8/2023).
Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang kemerdekaan pers yang bertanggung jawab untuk Pemilu 2024 yang berkualitas, maka wartawan yang terlibat dalam politik praktis harus mengundurkan diri secara permanen atau sementara.
“Teman-teman wartawan yang terlibat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, calon kepala daerah dan lainnya, kami dari IJTI sebagai konstituen Dewan Pers meminta untuk segera nonaktif atau mengundurkan diri, sebelum KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT),” ungkap Chanry.
Aturan tersebut, sambungnya, sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Sehingga akan terjamin kemerdekaan pers guna memenuhi hak masyarakat, untuk mendapatkan informasi yang netral, adil dan berkualitas.
Urusan menjadi caleg, katanya, adalah hak politik setiap warga negara yang telah diatur dalam Undang-undang.
“IJTI tidak melarang bagi wartawan siapapun yang ingin menjadi caleg, tetapi harus mengundurkan diri jika masih menjadi bagian ruang redaksi,” katanya.
Ia mengakui, jika tidak mengundurkan diri dari profesi wartawan tentu akan mengganggu sikap independensi dan netralitas pers.
“Menjadi caleg itu hak politik mereka untuk menyampaikan aspirasi dan itu sudah diatur dalam Undang-undang, tetapi supaya pers independen dan netral, sebaiknya mereka mundur,” pungkasnya.
