Komisi 1 DPRD Kota Sorong melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Senin (14/8/2023).
Kunker tersebut dilakukan, dalam rangka untuk menjaring aspirasi dan mengumpulkan informasi terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim mengatakan, tujuan kedatangannya bersama anggota Komisi 1 DPRD Kota Sorong ke Kantor Kemenag yaitu untuk melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar kiranya seluruh kegiatan Kantor Kementerian Agama berjalan lancar.
“Dari hasil diskusi tadi, ada beberapa aspirasi dan masukan yang kami terima. Yaitu diantaranya, masih minimnya guru agama di Kota Sorong. Baik guru agama islam maupun guru agama Kristen,” ungkapnya kepada BalleoNEWS, Senin (14/8/2023).
Selain minimnya guru agama, sambung Taslim, kebanyakan guru agama yang mengajar di Kota Sorong juga masih berstatus sebagai guru honorer. Misalnya dari 220 guru agama yang mengajar di Madrasah, hanya 20 orang guru saja yang berstatus PNS, sedangkan 200 orang guru lainnya berstatalus honorer.
“Memang ada guru P3K yang baru diangkat sumpah, tapi semuanya ditugaskan di sekolah negeri. Sementara sekolah swasta atau madrasah tidak mendapat pembagian guru P3K. Makanya kami minta ada pemerataan dalam penempatan guru di sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong,” ujarnya.
Lanjut Taslim, pihaknya juga mendorong peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Kristen menjadi Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Kristen.
“Kepala Kemenag Kota Sorong juga berharap ada dukungan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan haji, termasuk pembiayaan dari tempat daerah asal ke embarkasi. Kedepannya kami berkomitmen untuk bagaimana ini bisa dinaikkan, agar fasilitas itu bisa maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Selain itu, kata Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, keberadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya juga merupakan sesuatu yang sangat urgent dan perlu dihadirkan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami juga mendorong agar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya bisa segera ada, agar bisa membantu Kementerian Agama kota/kabupaten untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan keagamaan di Papua Barat Daya,” tegasnya.
Ditambahkan Taslim, aspirasi selanjutnya yang disampaikan dalam kunker yaitu terkait pembentukan FKUB Kota Sorong.
“Pengurus FKUB Kota Sorong banyak yang pindah ke FKUB Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, mereka juga meminta pengurus FKUB Kota Sorong segera dilantik. Mengingat peran forum ini sangat besar sehingga perlu segera dihadirkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Agama Kota Sorong Rofiul Amri mengucapkan, terima kasih kepada Komisi 1 DPRD Kota Sorong yang telah menyempatkan waktu berkunjung ke Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.
Diakuinya, memang saat ini di Kota Sorong kekurangan guru agama khususnya yang PNS.
“Guru agama di Kota Sorong masih kurang dan belum menyentuh ke semua level pendidikan, baik SD,SMP dan SMA. Kementerian agama tidak ada kewenangan untuk mengangkat guru PNS atau guru PPPK di bidang agama. Saya harap pemerintah dapat memfasilitasi atau kuota khusus untuk guru agama di semua level. Guru agama hingga saat ini yang tersertifikasi baru 70 persen. Jadi masih butuh 30 persen lagi,” tandasnya.
Rofiul juga berharap, status Sekolah Tinggi Agama Kristen agar direkomendasikan untuk naik menjadi Universitas Negeri.
Selain itu, Kepala Kemenag Kota Sorong juga meminta agar ada bantuan pembiayaan dana penyelanggaraan haji untuk biaya akomodasi dari daerah asal menuju ke embarkasi.
“Alhamdulillah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I yang telah berkunjung, sehingga menerima aspirasi kami untuk pelayanan bidang keagamaan. Karena sesungguhnya kami ada disini untuk membantu pemerintah daerah di bidang keagamaan dan pendidikan agama,” tandasnya.
