Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya Rahman mengumumkan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota, atas pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting 2022 di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Gedung L Jitmau, Rabu (9/8/2023).
Berdasarkan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota atas pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting 2022 di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong menempati peringkat terendah dan Kabupaten Sorong menempati peringkat pertama.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mochammad Musa’ad mengatakan, dalam berbagai kesempatan Presiden selalu menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Yaitu inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting dan investasi.
“Stunting menjadi momok bagi bangsa dan negara ini. Kita sudah 78 tahun merdeka tapi prevalensi stunting masih tinggi, termasuk di Papua lebih dari 30 persen. Kita harus menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Itu target pemerintah dan target presiden, karena hari ini kita masih tinggi 32 persen,” ungkapnya dalam acara Penyerahan Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Atas Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2022 di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Gedung L Jitmau, Rabu (9/8/2023).
Agar prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya bisa turun hingga 14 persen tahun 2024, Pj Gubernur PBD meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya harus segera menyusun strategi atau formula yang tepat untuk menurunkan angka prevalensi stunting.
“Dari delapan aksi konvergensi yang dinilai, yang paling utama adalah komitmen kepemimpinan dari kepala daerah. Komitmen Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Sekda dan lainnya. Penghargaan ini sekaligus meneguhkan kembali komitmen pimpinan atau kepala daerah bersama-sama dengan stakeholder lain yang ada di daerah masing-masing, untuk mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif di dalam rangka mengurangi stunting,” tegasnya.
Menurut Pj Gubernur, ini menjadi tugas dari semua Pemerintah Daerah, bukan hanya di Papua. Di setiap daerah pasti ada yang stunting tapi tersembunyi, banyak yang tidak mengaku kalau ada stunting. Oleh karena itu, masyarakat harus proaktif melaporkan kalau di tempatnya ada yang anaknya stunting.
“Saya harap para kepala daerah coba memikirkan dan merumuskan serta memformulasikan strategi yang lebih ampuh untuk menurunkan stunting. Tidak bisa lagi dengan cara yang konvensional atau biasa-biasa saja. Coba dengan cara akrobatik untuk memformulasikan strategi yang tepat. Kita selama ini masih melakukan kegiatan yang konvensional, misalnya bagi-bagi telur. Stunting tidak hanya butuh asupan yang bergizi saja, tapi hatinya juga harus gembira,” imbuhnya.
Diakui Musa’ad, selama ini Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menurunkan angka stunting.
“Harus ada upaya-upaya yang lebih maksimal, jujur kita belum maksimal. Karena baru melakukan hal-hal yang terstruktur, belum ada sesuatu yang baru yang diciptakan apalagi sesuatu yang kontekstual papua,” ujarnya.
Ditambahkannya, ada 5 pilar untuk penanganan pencegahan stunting yaitu komitmen pimpinan, harus ada kampanye yang masif untuk merubah pola sikap, pola pikir dan perilaku masyarakat. Kemudian konvergensi, koordinasi dan sebagainya serta ketahanan pangan.
“Selama ini masih kurang, padahal di Undang-undang Kesehatan telah ada perubahan yang mendasar. Kita tidak bisa bicara stunting kalau gizi kita tidak mantap. Saya mengharapkan kita semua untuk merubah cara-cara kerja kita yang selama ini terlalu bersifat struktural formal. Mari bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi untuk bisa menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya. Kita tidak mau jadi juri kunci atau jangan jadi yang terburuk di semua aspek. Stunting bukan hanya urusan dinas kesehatan dan bappeda, tapi semua OPD harus bahu membahu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya Rahman mengatakan, berdasarkan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota atas pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting 2022 di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong menempati peringkat pertama.
“Kabupaten Sorong Selatan peringkat kedua, Kabupaten Maybrat peringkat ketiga, Kabupaten Tambrauw peringkat keempat, Kabupaten Raja Ampat peringkat kelima dan Kota Sorong peringkat keenam,” rincinya.
