Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tampak merasa kecewa, melihat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong tidak ada perkembangan sama sekali.
“Saya kesini sudah dua kali dan setelah kita lihat belum perkembangan yang signifikan,” ungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (4/8).
Menurut Bahlil, dari 20 KEK yang ada di Indonesia, di Papua cuma ada satu yaitu KEK Sorong. Pemerintah sendiri telah mencanangkan di akhir tahun ini akan melakukan evaluasi total terhadap KEK-KEK yang tidak produktif.
“Saya khawatir jangan sampai yang masuk dievaluasi termasuk didalamnya adalah KEK Sorong. Kalau terjadi kita semua malu, saya malu dan pemerintah juga malu,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, kata Bahlil, maka yang harus dilakukan sekarang itu adalah pembebasan untuk semua lahan KEK Sorong seluas sekitar 500 hektar.
“Saya sudah berkomunikasi sama Gubernur agar status dari KEK Sorong ini tidak dicabut oleh pemerintah pusat. Tadi juga saya sudah bicara sama Sesmenko sebagai penanggung jawab implementasi KEK di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Menurut Menteri Investasi, yang menjadi tugas Pemerintah saat ini adalah bagaimana mendatangkan investor yang ada. Katanya, begitu lahan KEK Sorong clear, dirinya mungkin akan sering datang ke Sorong untuk bagaimana bisa menclearkan semua.
“Saya melihat kawasan ini, Fakfak justru lebih cepat. Padahal fakfak itu baru dan belum sampai setahun bikin kawasan industri pupuk, sekarang investasinya sudah masuk hampir 30 triliun. Ini kalau saya lihat belum ada perkembangan apa-apa, jadi saya berkomitmen dengan gubernur dan bupati mau tidak mau kita harus melakukan gerakan ekstra diluar kelaziman. Kita harus melakukan langkah-langkah komprehensif,” pungkasnya.
