Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan, berbicara tentang Papua Barat Daya, maka desainnya harus desain besar. Karena tidak ada pemimpin besar yang cara berpikirnya kecil dan tidak ada hal besar dengan resiko kecil.
“Kalau mau resiko kecil, jangan pimpin Papua Barat Daya,” tegas Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia dalam Rakornis DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Jumat (4/8/2023).
Menyangkut Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Menteri Investasi menekankan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan para Bupati serta Walikota se-Papua Barat Daya agar tidak menjadikan Dinas PMPTSP sebagai dinas kelas tiga.
“Tolong perhatikan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Jangan jadikan mereka sebagai dinas kelas tiga, mereka ini kalau tidak diperhatikan nanti bupati, walikota dan gubernur akan susah karena yang tanda tangan izin sekarang adalah mereka,” ungkapnya.
Dijelaskan Bahlil, menurut PP Nomor 5 bahwa yang tanda tangan izin di kabupaten, kota dan provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Mereka ini adalah gubernur dan bupati swasta. Jadi kalau bapak-bapak tidak urus mereka, nanti pengusaha yang urus mereka. Itulah awal mula kehancuran kita akan dapat. Kalau kepala daerah tidak kasih dana dan fasilitas yang cukup untuk DPMPTSP, maka nanti pengusaha yang akan urus mereka. Karena pengusaha itu banyak akalnya,” pungkasnya.
