Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mochammad Musa’ad mendorong, agar di Provinsi Papua Barat Daya bisa ramah terhadap investasi.
Dikatakannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu memberikan arahan kepada semua kepala daerah, bahwa ada 4 hal utama yang harus dikerjakan dan menjadi fokus dari semua program kerja kepala daerah.
“Empat fokus utama yaitu kendalikan inflasi, menjaga atau mengatasi kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting dan ramah dengan investasi yakni bisa menarik investasi masuk ke berbagai daerah,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat Daya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (3/8).
Menurutnya, rapat koordinasi teknis yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya salah satu tujuannya, yaitu bagaimana investasi bisa dan harus semakin meluas di Papua Barat Daya, tetapi investasi itu harus berkeadilan dan inklusif.
“Investasi tidak boleh menjadi eksklusif, yakni hanya bermanfaat untuk orang-orang tertentu. Investasi harus bermanfaat untuk banyak orang, makanya disini saya sampaikan kita butuh investasi dan kita juga harus ramah dengan investasi. Papua Barat Daya tidak bisa menutup diri, kalau kita mau maju cepat,” tegasnya.
Lanjutnya, investasi ssangat dibutuhkan di Provinsi Papua Barat Daya karena dana APBD yang dimiliki sangat terbatas yakni hanya 2,5 atau sampai 3 tirliun saja.
“APBD 2,5 sampai 3 triliun itu kecil untuk percepatan pembangunan. Jadi kita butuh investasi, dengan begitu akan banyak nanti modal yang masuk kesini dan ada perputaran yang terjadi disini. Sehingga itu akan memberikan dampak manfaat kepada masyarakat,” bebernya.
Oleh karena itu, Pj Gubernur PBD meminta melalui rakornis, Dinas PMPTSP kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya bisa memetakan dengan benar potensi yang ada di masing-masing daerah.
“Kita harus bisa petakan betul potensi masing-masing daerah di Papua Barat Daya, kalau bisa sampai titik koordinatnya. Nanti kita akan fokus untuk melihat itu apakah potensi itu ada atau tidak. Tidak hanya cukup tepuk dada bilang kita kaya, tapi kita sendiri tidak bisa menunjukkan apa kekayaan kita sebenarnya. Karena sampai sekarang itu kita tidak punya peta potensi yang kita miliki, mungkin investor dengan menggunakan teknologi dia sudah tahu apa potensi kita. Kita sendiri tidak tahu apa potensi kita,” tandasnya.
Terkait dengan maraknya terjadi pemalangan, kata Pj Gubernur, intinya disini kurangnya komunikasi. Makanya perlu adanya sosialisasi, setiap ada investor yang mau masuk kesini maka perlu dilakukan sosialisasi.
Kata Musa’ad, sosialisasi bukan hanya outputnya saja, tapi sampai impactnya juga.
“Sebelum investor masuk kita harus sosilisasi tentang rantai produknya apa, bagaimana tenaga kerjanya bisa direkrut, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dia disana, itu harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan,” imbuhnya.
Menurut Musa’ad, pemerintah daerah-daerah selama ini kurang memperhatikan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Papua Barat Daya saat ini masih merekrut tenaga kerja dari luar papua.
“Pemerintah harus juga mempersiapkan SDM, karena saya sudah panggil beberapa perusahaan dan menurut keterangan mereka baru sekitar 30 sampai 35 persen karyawannya yang berasal dari daerah ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya Manase Jitmau mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi sektor jasa dan perdagangan. Namun hal tersebut belum dioptimalkan sebagai potensi unggulan daerah.
“Melalui rakornis DPMPTSP ini, kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi menuju Papua Barat Daya yang mandiri, adil dan sejahtera,” ujarnya.
Kata Manase, maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakornis DPMPTSP Provinsi PBD yaitu menjabarkan visi dan misi Pj Gubernur PBD bidang penanaman modal. Kemudian mempermudah koordinasi dan sinkronisasi antara OPD teknis dan DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota guna memasukan solusi, kebijakan dan implementasi terkait masalah yang dihadapi. Serta sebagai forum sinergitas dalam membangun investasi dan pertumbuhan di daerah.
