Pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028, resmi dikukuhkan, Selasa (1/8/2023).
Pengukuhan yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, dipimpin langsung Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Indonesia Bahtiar dan turut disaksikan Dewan Pembina MIPI Papua Barat Daya yang juga merupakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mochammad Musa’ad.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang juga merupakan Dewan Pembina MIPI Papua Barat Daya Mochammad Musa’ad mengatakan, kehadiran MIPI Papua Barat Daya akan menambah kekuatan dan energi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru berusia 8 bulan ini.
“Kita harapkan kehadiran MIPI Papua Barat Daya akan menjadi spirit dan kekuatan, karena teman-teman bergabung dalam satu institusi dan organisasi yang mempunyai andil besar di negara Indonesia,” ungkapnya dalam Acara Pengukuhan Pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028, yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Selasa (1/8/2023).
Menurut Musa’ad, tokoh-tokoh yang tergabung dalam MIPI juga memiliki nama besar yang sudah malang melintang dan serta punya andil, konsep dan buku yang digunakan semua selama ini.
Yang terpenting, katanya, MIPI Papua Barat Daya harus bisa membangun networking atau jaringan yang luas. Kehadiran MIPI paling tidak harus memperkuat jaringan dan masyarakat pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dengan masyarakat pemerintahan yang ada di tempat lain terkhusus lagi yang ada di pusat.
“Saya berharap MIPI Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi corong atau bagian untuk menyampaikan kepada publik, tentang proses penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat Daya. Karena selama ini banyak yang dibuat oleh pemerintah tapi sedikit yang dipublikasikan dan diinformasikan. MIPI diharapkan jadi mitra pemerintah. Kita punya tugas meletakkan pondasi dan dasar yang kuat, tugas kita berat dan banyak hal yang harus kita lakukan di provinsi yang baru ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Indonesia Bahtiar mengatakan, MIPI bertanggung jawab terhadap dinamika pemerintahan Indonesia.
“Tidak banyak ilmuwan yang berkecimpung disini. MIPI jangan berdiam diri untuk melihat fenomena pemerintahan. Bergabung dengan MIPI merupakan peluang yang bagus, karena kita sudah ada Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
Bahtiar berharap para pengurus MIPI Papua Barat Daya yang baru dilantik akan bantu merumuskan tentang mau dibawa kemana Provinsi Papua Barat Daya 20 tahun kedepan. Mengingat Sorong harus menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
“MIPI Papua Barat Daya harus membuka diri membantu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menginstalasi daerah ini menjadi daerah yang lebih baik dibanding daerah lain. Banyak hal yang bisa dilakukan, karena saya percaya kekuatan sumber daya alam disini bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik,” pungkasnya.
