KAIMANA – Pemerintah Kabupaten Kaimana komitmen atasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim.
Serta akan menjadi perhatian serius Pemkab Kaimana, untuk mewujdukan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kaimana, Freddy Thie saat pertemuan percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, bersama Tim Satgas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Papua Barat, Minggu (11/6/2023) di Halaman Gereja Solafide Kaimana, Papua Barat.
Hadir dalam tersebut, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, Wabup Kaimana Hasbullah Furuada, Sekretaris Daerah Donald R. Wakum, perwakilan DPRD, jajaran TNI-Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pertemuan bersama Tim Satgas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Papua Barat ini, tindaklanjuti pertemuan awal bersama Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw pada April 2023 lalu.
Bupati mengatakan upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan disinkronisasi antar pemangku kepentingan melalui kerja-kerja kolaborasi.
“Untuk memperoleh data yang tepat perlu didukung oleh sumber daya manusia yang terorganisir secara baik, dimulai dari tingkat kampung sampai kabupaten hingga provinsi dan pusat,” jelas Bupati.
Orang nomor satu di Kaimana itu juga mengungkapkan data jumlah anak stunting di Kaimana, berdasarkan data Elekronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kabupaten Kaimana.
Berdasarkan data EPPGBM tersebut, balita sasaran (Balita Stunting) sesuai PKM dan Distrik sebanyak 271 anak.
Dikatakan Bupati kondisi kemiskinan di Kaimana, berdasarkan data tahun 2022, Kaimana berada di angka 10,11 persen, atau sebesar 15,29 persen dari total penduduk 63.633 jiwa, dari 10.011 jumlah keluarga miskin dan 767 kepala rumah tangga di kategorikan sebagai kemiskinan ekstrim.
Berdasarkan kondisi stunting, kata Bupati, dan kemiskinan ekstrim tersebut, Pemkab Kaimana akan mentuntaskan kedua masalah ini, sehingga membutuhkan pikiran dan tenaga ekstra dan didukung berbagai stakeholder.
“Diperlukan kebijakan pemerintah yang pro anak stunting dan pro masyarakat miskin. Dan semua itu perlu ditangani secara bersama, baik pemkab, pemprov, dan pemerintah pusat,” tegas Kaibus sapaan akrabnya.
Bupati juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Kaimana, agar dalam rancangan kerja tahun 2024, harus didukung dengan program dan kegiatan yang dapat mengatasi beberapa karakteristik kemiskinan, maupun stunting di Kaimana.
“Misalnya berkaitan dengan sarana air bersih, perbaikan ekonomi produktif masyarakat miskin, gizi dan sebagainya,” ujarnya.
