KAIMANA – Pemkab Kaimana dukung penuh Gerakan Intervensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang dilakukan oleh Pemprov Papua Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Halaman Gereja GKI Jemaat Solafide Krooy, Kaimana, Minggu (11/6/2023) dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, usai mengikuti ibadah bersama.
Bupati Kaimana, Freddy Thie mengapresiasi langkah yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.
Pasalnya menurut Bupati, telah diingatkan pada pelaksanaan Musrenbang di Manokwari belum lama ini, tentang fokus tangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
Bupati juga melaporkan data anak Stunting yang tersebat di tujuh Distrik di Kaimana berjumlah 271 anak, terdiri dari Distrik Kaimana 132, Buruway 29, Teluk Arguni 56 anak, Teluk Etna 10 anak, Arguni bawah 4 anak, Kambrauw 4 anak dan Distrik Yamor 36 anak.
Sedangkan untuk Kemiskinan Ekstrem, kondisi kemiskinan di Kabupaten Kaimana pada Tahun 2022, Jumlah penduduk miskin berada dia angka 10,11 ribu atau sebesar 15,29% dari total jumlah penduduk 63.633 Jiwa, dari 10.011 jumlah keluarga miskin 767 kepala Rumah Tangga di ketegorikan sebagai kemiskinan ekstrem.
Bupati mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Kaimana telah membentuk satgas percepatan oenangan dengan melibatkan OPD, dokter untuk validasi agar mengecek sesuai data posyandu.
“Tugas kita waktu dekat validasi supaya intervensi tidak salah. Ini tentu bukan hanya tim tapi kebijakan anggaran,” Terang Bupati.
Dukungan Pemkab Kaimana kepada Pemrov Papua Barat juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama.
Sementara Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan peran para orang tua dalam mengasuh anak, harus konsisten dengan sering mengunjungi pusat pelayanan kesehatan, seperti posyandu, puskesmas dan Pustu.
Menurut Pj Gubernur, ini merupakan program nasional yang digenjot di seluruh Papua Barat, termasuk Kaimana tidak terlepas dengan adanya pertumbuhan angka Stunting hingga total 30 persen.
Pemerintah akan berkolaborasi dengan tokoh agama umat untuk memanfaatkan tempat ibadah, tujuannya untuk menyuarakan pemberantasan Stunting demi generasi Papua Barat berkualitas.
“Kita manfaatkan halaman tempat ibadah yang bisa berikan pelayanan kepada umat, dalam hal ini anak cucu kita yang terindikasi Stunting dan pelayanan bapok keluarga,” jelasnya.
Dikatakan, Pj Paulus Waterpauw demi melengkapi pemenuhan gizi anak yang terindikasi Stunting, pemerintah juga menyiapkan makanan tambahan B2SA ( Beragam, bergizi, seimbang dan aman) di posyandu.
Sejumlah masalah yang dianggap biasa saja tentu berpengaruh pada proses penilaian Stunting di daerah.
Pj. Gubernur Waterpauw menyebut peran utama kinerja cepat lewat satuan tugas yang telah terbentuk, turut diberikan kucuran anggaran untuk mengintervensi hal serupa lewat 8 OPD sektor dan pendukung.
“MCK juga jadi bahan penilaian, air bersih, tidak ada air bersih di kampung dan perumahan maka jadi catatan negatif. Kkses jalan dari dan ke kampung, itu diantaranya akan diintervensi semua,” ujarnya.
