Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meminta kepada seluruh masyarakat, untuk memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad membangun pondasi atau dasar yang kuat di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita tidak bisa menilai seseorang bekerja satu dua hari, kemudian dianggap gagal itu tidak boleh terjadi. Karena semua butuh proses yang panjang, sama seperti menanam sesuatu itu butuh waktu untuk melihat hasilnya. Saya pikir apa yang kita kerjakan hari ini untuk dilihat hasilnya kedepan,” ungkap Wamendagri menyikapi adanya aksi demo dari sekelompok orang yang menuntut agar Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad segera diganti.
Dikatakan John Wempi, pondasi kuat yang dibangun hari ini oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya adalah untuk generasi yang akan datang dan apa yang dikerjakan hasilnya bisa maksimal dan dinikmati oleh masyarakat.
Sehubungan dengan adanya aksi demo yang meminta agar pemerintah pusat mengganti pejabat Gubernur Papua Barat Daya, Wamendagri menegaskan, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya baru menjalankan tugas belum satu tahun. Dimana evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, itu ketika sudah menjalankan tugas 1 tahun berdasarkan SK.
“Pj Gubernur Papua Barat Daya dilantik kalau tidak salah tanggal 8 Desember 2022, artinya 8 Desember 2023 baru dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, jangan terlalu cepat untuk kita mau sampaikan beliau itu gagal. Sama seperti tadi, hari ini saya cangkul tanah kemudian saya menanam singkong dengan harapan besok pagi bisa mengambil hasilnya, kan tidak mungkin. Hanya suanggi saja yang bisa melakukan begitu,” ujarnya.
Semua proses, kata Wamendagri, itu butuh waktu. Oleh karena itu, Wakil Menteri Dalam Negeri mengajak semua masyarakat untuk memberikan kesempatan dan ruang buat para Pj kepala daerah baik Pj Bupati, Pj Walikota maupun Pj Gubernur untuk bekerja.
“Nanti lihat, jika kinerjanya tidak bagus baru kita evaluasi. Kan belum Desember to, nanti Desember kita lihat kalau evaluasi dari berbagai masukkan masyarakat kalau ternyata tidak bisa, itu akan menjadi pertimbangan untuk dievaluasi. Itupun diputuskan oleh Presiden, bukan oleh kita Kementerian Dalam Negeri sendiri. Jadi tidak serta merta hari ini kita turunkan terus besok kita ganti orang, nanti dia salah lagi kita kasih turun lagi itu tidak bisa seperti itu,” tegasnya.
Meskipun demikian, kata Wetipo, dengan era demokrasi saat ini semua orang punya hak untuk mengemukakan pikiran dan pendapat di depan umum.
“Saya kira apa yang disampaikan itu supaya kita memberikan atensi, saya ucapkan terima kasih artinya secara terbuka mereka menyampaikan. Berarti ada sesuatu yang barangkali mungkin belum baik, ini yang jadi catatan kita sambil berjalan kita evaluasi untuk kita menyempurnakan,” tegasnya.
Lanjutnya, sehubungan dengan adanya sorotan dari masyarakat terkait Pj Gubernur PBD yang melantik pejabat eselon 2 di Jakarta, jawab Wamendagri, pelantikan dilakukan di luar Papua mungkin karena ada pro kontra dan ada yang senang dan tidak senang.
“Saya kira itu wajar, kecuali kalau pergi diluar negeri baru pelantikan diluar negeri itu baru luar biasa. Tapi kalau sepanjang di dalam wilayah NKRI, itu tidak masalah dan sah-sah saja. Pejabat yang dilantik di luar juga kan datang kerja di sini, jadi hal-hal kecil jangan kita politisir. Orang-orang politik biarlah berpikir politik, birokrat mari kita bangun untuk rakyat,” imbuhnya.
