Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan anggota ke Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya yakni Kota Sorong Sabtu (16/6), disambut aksi demo yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Aksi demo yang menuntut agar Pemerintah Pusat segera mengganti Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, berlangsung diluar pagar halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya dengan penjagaan aparat keamanan yang ketat dari Polres Sorong Kota.
Pantauan BalleoNEWS, ratusan pendemo sempat mendesak aparat keamanan agar mengijinkan mereka masuk kedalam halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, agar mereka dapat bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung guna menyampaikan aspirasi mereka.
Namun dikarenakan Ketua Komisi 2 DPR RI, Wamendagri John Wempi Wetipo bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad beserta jajaran, Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari sedang melaksanakan rapat koordinasi yang membahas tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, para pendemo tidak diijinkan masuk ke dalam halaman Kantor Gubernur.
Mengetahui kalau ada massa aksi yang sedang menunggu diluar untuk menyampaikan aspirasi, Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan melalui Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto bahwa hanya 3 orang perwakilan pendemo yang boleh bertemu dengannya untuk menyampaikan aspirasi.
Meskipun harus menunggu sekitar 6 jam, namun para pendemo tetap sabar dan mengisi waktu dengan menyampaikan orasi dan diselingi dengan berjoget bersama.
Usai rapat evaluasi berakhir, Ketua Komisi 2 DPR RI pun menyempatkan waktu untuk mendengar keluh kesah dari perwakilan pendemo yang menuntut agar Pj Gubernur PBD segera diganti, karena dinilai gagal menjalankan roda pemerintahan. Perwakilan pendemo pun menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPR RI, agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, tujuan Komisi 2 DPR RI dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri datang ke Kota Sorong adalah untuk membahas kepentingan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
“Tadi kami evaluasi semua termasuk apa yang bapak ibu keluhkan. Kami sudah buat panja dan pemerintah sudah membentuk tim asistensi, kami akan koordinasi terus. Apa yang disampaikan itu akan kami cermati dan lihat, kalau betul ada kepentingan akan disampaikan ke Pemerintah,” singkatnya .
