Wakil Menteri Dalam Negeri (Wendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 6,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur 4 daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Terkait dengan pembangunan infrastruktur di empat DOB yang ada di Papua, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran kurang lebih 6,6 triliun yang diperuntukkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur empat DOB,” ungkap Wamendagri John Wempi Wetipo saat meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur PBD, yang berada di Stadion Wombik Km 16, Sabtu (17/6).
Dibeberkan John, tahun 2023 telah tersedia alokasi anggaran kurang lebih Rp 3,6 trilun dan tahun 2024 sekitar Rp 3 triliun dari kebutuhan anggaran Rp 9,9 triliun. Artinya bahwa, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 6,6 triliun dan sisanya menjadi tanggung jawab dari empat DOB masing-masing.
“Mewakili Menteri Dalam Negeri, saya menaruh harapan besar kepada seluruh Pj baik di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya bersama OPD yang ada, mari bergandengan tangan untuk mempercepat proses pembangunan ini lebih baik,” harapnya.
Lanjutnya, dari realisasi anggaran yang ada, di Provinsi Papua Selatan penyerapan anggaran tidak lebih dari 10 persen, Papua Pegunungan realisasi anggaran baru sekitar 15 persen dari total alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBD provinsi dan Papua Tengah baru 4 persen.
“Saya tidak tahu di Provinsi Papua Barat Daya, Pj Gubernur dan jajaran sudah menyerap anggaran berapa persen. Artinya bahwa kita harapkan alokasi anggaran yang sudah disediakan, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa dapat kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Oleh karena itu, Wamendagri mohon dukungan dari semua pihak terlebih khusus OPD yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyerapan anggaran agar percepatan pembangunan infrastruktur bisa terlaksana dengan baik.
“Memang urus Papua tidak sama dengan di Jawa, karena membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga. Saya pikir proses perjalanan kita dari Merauke sampai dengan Sorong, bisa mendapatkan pengalaman yang banyak yang bisa kita lihat sendiri dan juga kita dengar dari masyarakat. Kita juga memberikan apresiasi kepada Komisi 2 DPR RI, yang selama empat hari bersama-sama dengan kami mengunjungi empat daerah otonom baru di tanah Papua. Selanjutnya nanti Ketua Komisi 2 dan anggota akan kembali ke Jakarta untuk mengevaluasi perjalanan Ini, apa yang sudah dikerjakan oleh para Pj yang ada di empat DOB,” bebernya.
Kementerian Dalam Negeri, sambungnya, akan membuat tim asistensi dan Gapoksi, agar dapat berjalan bersama-sama mengajak kementerian lembaga lain untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di 4 DOB baru.
Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menambahkan, hari ini merupakan hari keempat mereka berada di tanah Papua.
“Kami datang mulai dari Merauke, Wamena, Nabire dan hari ini di Kota Sorong. Ini dalam rangka kami ingin melihat langsung setelah terbentuknya empat provinsi baru dengan empat undang-undang, ini baru pertama kali secara resmi Komisi 2 DPR RI bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili oleh wakil menteri dalam negeri berkunjung ke empat provinsi baru ini,” akunya.
Menurut Doli, pihaknya ingin melihat secara langsung perkembangan persiapan pembentukan pemerintahan daerah yang definitif 4 DOB yang ada di tanah Papua.
“Para pemimpin yang diberikan amanah untuk memimpin pembangunan di empat daerah otonom baru, harus bekerja dengan sungguh-sungguh,” harap Ketua Komisi 2 DPR RI.
Diakui Doli, dari empat daerah otonom baru yang didatangi, dirinya melihat memang masalah lokasi masih sangat dinamis dan sering ada perubahan-perubahan.
“Dari empat DOB hanya Merauke yang relatif Seattle, di Wamena masih ada aspirasi dari dua suku, Nabire juga ada masalah tanah. Hari ini juga di Provinsi Papua Barat Daya, juga ada dinamika perpindahan dan lokasinya berubah. Dimana awalnya kantor gubernur akan dibangun di Aimas, tapi ternyata berubah di Stadion Wombik. Masalah lokasi ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Ditegaskan Ketua Komisi 2 DPR RI, pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya harus segera dilakukan. Hal ini karena Pemerintah sudah berkomitmen menyediakan anggaran Rp 6,6 Triliun untuk pembangunan infrastruktur empat daerah baru.
“Kita punya waktu yang tidak banyak atau bisa dibilang sempit, karena kita berharap setelah pemilu dan pemilukada, gubernur-gubernur baru sudah harus ada kantornya. Kita berharap habis pilkada 2024, empat provinsi baru ini sudah masuk pada kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala aspek termasuk pelayanan publik. Maka kalau dihitung waktunya kita cuma punya waktu satu setengah tahun sebetulnya, harus punya kantor minimal kantor gubernur, kantor DPRD, Kantor MRP, Kodam, Polda instansi vertikal lainnya dan juga kantor-kantor OPD,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Doli juga menegaskan, tugas dari pemerintah yang utama adalah melakukan pembangunan di segala aspek kehidupan, salah satu bentuk bagiannya adalah pelayanan publik. Bagi daerah baru mungkin yang dikejar belum ini dulu, karena bagaimana melaksanakan pembangunan sementara kelembagaannya saja belum seattle dan kantornya belum ada.
“Kami setuju dan mendukung Kementerian Dalam Negeri akan membentuk tim asistensi khusus, untuk empat daerah otonom baru. Kami juga sudah bentuk panja, sebagai bentuk komitmen kami untuk mengawal proses ini sampai tuntas. Komisi 2 DPR RI berkomitmen bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah, akan bersama-sama mengawal dan melakukan evaluasi percepatan pembangunan di empat daerah otonom baru,” pungkasnya.
