Ketua dan anggota Forum Lintas Suku Orang Asli Papua (OAP) dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya mengaku, mengecam aksi demo yang beberapa hari terakhir dilakukan oleh sekelompok orang, yang menuntut agar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya segera diganti.
“Kami merasa prihatin atas aksi demo yang akhir-akhir ini dilakukan oleh sekelompok orang di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, yang menuntut agar Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri mengganti Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad,” ungkap Kepala Suku Biak se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Hengki Korwa, saat memberikan keterangan, Sabtu (10/6).
Dikatakan Hengki, Pj Gubernur Papua Barat Daya baru melaksanakan tugas sekitar 6 bulan. Namun, katanya, sudah banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh Pj Gubernur Mohammad Musa’ad beserta jajarannya.
“Kami menilai dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai. Misalnya musrembang provinsi papua barat daya sudah dilaksanakan, lambang daerah juga sudah disahkan. Kemudian mengenai kelembagaan dan birokrasi pemerintah juga sudah ada serta seleksi MRP PBD juga sudah dilakukan,” tegasnya.
Oleh karena itu, kata Hengki Korwa, Ketua dan anggota Forum Lintas Suku Orang Asli Papua (OAP) dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, agar tetap melanjutkan tugasnya sampai masa tugasnya berakhir.
“Jika demo terus dilakukan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang negatif dan gejolak-gejolak. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan serta tokoh pemuda, kami berharap seluruh masyarakat dapat menjaga kebersamaan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia 6 bulan. Kami minta agar aksi demo berjilid-jilid segera dihentikan, karena dikhawatirkan jangan sampai ada demo tandingan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Suku Paniai Pegunungan Ruddy Kogoya, Tokoh Perempuan dari Fakfak Joeda Yunus Rumagesan dan Ibrahim Wugaje mengaku merasa miris dengan aksi demo yang telah dilakukan dua hari berturut-turut di Kantor Gubernur PBD.
“Polisi harus tertibkan itu dan kalau bisa jangan kasih ijin kalau ada yang mau demo lagi. Penjabat Gubernur PBD ini hanya sementara ditugaskan memimpin di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi sebagai masyarakat, tugas kita sekarang adalah memberikan dukungan kepada Pj Gubernur dan jajaran untuk menata birokrasi pemerintahan sampai ada Gubernur yang definitif,” imbuhnya.
