Dalam rangka melihat dari dekat proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, Dewan Ketahanan Nasional Wantannas) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (6/6).
Dalam kunkernya, Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan Setjen Wantannas Laksamana Pertama TNI F. Y. Nevy Dwi Soesanto beserta rombongan menggelar rapat koordinasi bersama Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian dan jajarannya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong.
Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan Setjen Wantannas Laksamana Pertama TNI F. Y. Nevy Dwi Soesanto mengatakan, kunjungan tim Setjen Wantannas ke Provinsi Papua Barat Daya merupakan kegiatan program prioritas nasional yang diamanatkan pemerintah kepada Wantannas secara langsung untuk tahun 2023.
“Ada dua PRnya yaitu tentang perpolitikan dan masalah perbatasan di Natuna dan Papua. Di natuna kemarin banyak temuan, kita harapkan di Papua banyak hal-hal positif yang kita dapatkan,” ungkapnya.
Dikatakannya, tujuan yang ingin didapatkan dalam kunker ke Papua Barat Daya khususnya yaitu penguatan peran masyarakat sipil, guna penyelesaian konflik Papua secara damai dalam rangka ketahanan nasional.
“Jadi kita tetap berpikir bahwasanya penguatan masyarakat sipil menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan di Papua,” ujarnya.
Konflik Papua, sambungnya, hingga saat ini masih berlangsung. Selain menimbulkan korban jiwa, juga mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua dan juga yang berakibat pada terhambatnya aktivitas kehidupan masyarakat dan jalannya proses roda pembangunan.
Lanjutnya, berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah diantaranya yaitu pemberian otonomi khusus. Kelahiran otsus pada tahun 2001 adalah sebuah titik balik, dimana semua keluhan-keluhan orang asli Papua mulai terbuka dan diperhatikan.
“Otsus diharapkan dapat memberikan tindakan yang pasti, untuk memenuhi hak-hak orang asli Papua dan melibatkan mereka secara aktif baik sebagai penerima manfaat dan pelaku perubahan sosial di Papua,” imbuhnya.
Menurutnya, periode pasca otsus masih diwarnai dengan adanya keluhan-keluhan dan permasalahan yang terkait dengan rendahnya perwakilan orang asli Papua dalam pembangunan, kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai kebudayaan lokal, penggalian sumber daya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan yang masih dianggap dominan, rendahnya tingkat sosial dan kesenjangan antar kelompok masyarakat.
“Upaya penyelesaian konflik Papua secara damai harus terus didorong, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak, dengan mensinergikan secara optimal kekuatan sipil yang ada di Papua,” tegasnya.
Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik secara damai adalah melalui penguatan peran masyarakat sipil.
Berdasarkan hal tersebut diatas, katanya, maka ada beberapa pokok persoalan yang coba didalami yakni berkaitan dengan peran masyarakat sipil dalam upaya penyelesaian konflik Papua dengan damai. Diantaranya pengelolaan dana otsus untuk kesejahteraan masyarakat masih banyak ditemui permasalahan, penangkalan terhadap penyebaran opini negatif juga masih banyak hal yang perlu diperbaiki, sinergi unsur masyarakat sipil dan pengoptimalan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga perdamaian di Papua.
“Jadi kegiatan kami disini dalam waktu singkat akan mengumpulkan banyak data, nanti data tersebut akan kita olah dan pelajari di Jakarta. Sehingga sekitar bulan Juni atau Juli, Wantannas akan mengadakan rapat koordinasi dengan menghadirkan orang lokal dari Papua termasuk Kementerian lembaga yang berkepentingan,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian menjelaskan, tujuan kunjungan kerja Wantannas ke Sorong atau Provinsi Papua Barat Daya karena ingin melihat penyelenggaraan pemerintahan di DOB, salah satunya Provinsi Papua Barat Daya.
“Tujuan Wantannas kesini yaitu menjaring informasi lewat diskusi, terkait masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi disini. Kita Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hanya bisa memberikan jawaban sewajarnya, agar nantinya mereka membuat rekomendasi kepada pemerintah pusat sehubungan dengan kondisi terakhir yang ada di Papua khususnya di Papua Barat Daya,” tegasnya.
