Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad berkomitmen, mulai pertengahan tahun 2023 akan menata dan membangun ulang kawasan kumuh orang asli papua (OAP) yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Namun sayangnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan baik antara Pemprov Papua Barat Daya, Pemkot Sorong, BPN Kota Sorong dan juga stakeholder lainnya kemarin, disepakati bahwa rencana penataan kawasan pemukiman bagi Orang Asli Papua (OAP) belum dapat dilakukan di tahun 2023.
“Berdasarkan laporan dari kepala BPN, status tanah disitu masih belum jelas kepemilikannya dan belum bersertifikat. Oleh karena itu, masalah legalitas lahan yang harus diutamakan terlebih dahulu,” ungkap Kepala Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya Rahman, Kamis (25/5).
Untuk rencana penataan kawasannya termasuk renovasi rumah, kata Rahman, tidak bisa dilakukan tahun ini. Hal tersebut masuk dalam program jangka panjang, karena erat kaitannya dengan legalitas lahan.
“Makanya kita mau sampaikan kepada masyarakat jika mereka memiliki pelepasan adat, maka kita akan bantu melalui PTSL atau di sertifikatkan melalui program prona. Tapi kalau seandainya mereka tidak punya pelepasan adat, disepakati kita serahkan ke pemerintah kota untuk mengurus masalah legalitas lahan. Apakah nanti dalam bentuk pengadaan atau dalam bentuk apa itu kewenangan dari Walikota Sorong,” tegasnya.
Lanjutnya, dalam jangka pendek dari pihak Balai Sungai juga menyatakan belum bisa memberikan kontribusi dalam. Tapi kalau dalam jangka panjang mereka sudah menyiapkan, salah satunya yaitu akan diarahkan untuk pengeboran sumur bor dua titik dalam rangka untuk penyediaan air bersih. Kemudian dari Cipta Karya yang akan membangun jaringan perpipaannya.
“Masalah pendataan jumlah warga yang tinggal disitu juga menjadi perhatian, karena biar bagaimanapun juga kalau dalam jangka panjang kita ingin mengintervensi maka harus jelas sertifikat tanah. Makanya kita sepakati yang dilakukan intervensi dalam jangka pendek yang urgen yang dibutuhkan masyarakat, yaitu terutama air bersih dan juga MCK atau sanitasi,” bebernya.
Diakui Rahman, di kawasan tersebut memang ada satu sumur bor yang dilengkapi dengan tandon air yang merupakan bantuan dari salah satu Yayasan dari Dubai. Tapi saat ini sumur bor tersebut tidak digunakan lagi.
“Kami berencana lakukan revitalisasi memulihkan pompa yang sudah ada, sehingga ketersediaan air bersih untuk masyarakat di lokasi tersebut bisa segera terpenuhi,” pungkasnya.
