Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menegaskan, permasalahan kesehatan yang masih muncul di Provinsi Papua Barat Daya tentunya membutuhkan kontribusi sektor lain dalam upaya penanggulangannya.
“Kolaborasi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan, harus dijalin dengan baik. Kolaborasi juga perlu dibangun dan diperkuat baik dengan masyarakat,
pihak swasta maupun dengan pihak mitra pembangunan,” ungkapnya saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023, yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Rabu (24/5).
Menurut Musa’ad, seluruh pihak harus berkolaborasi untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Pembangunan kesehatan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, sambungnya, tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Kota beserta perangkatnya sampai tingkat kampung. Masing-masing tingkatan pemerintahan harus menjalankan tugasnya sesuai kewenangan, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku saat ini.
“Jika ada pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak dapat dicapai,” ujarnya.
Lanjutnya, Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 harus merumuskan program dengan target yang jelas.
“Intinya saya tidak mau dengar lagi ada orang Papua yang datang kerumah sakit tapi ditolak karena tidak bisa bayar. Kalau masih ada yang begitu, lapor saya. Jangan sampai ada yang meninggal karena masalah uang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Netty N Howay menjelaskan, dalam rapat kerja kesehatan membahas harmonisasi program dan kegiatan Kementerian Pusat, Provinsi dan juga kabupaten/kota.
Dibeberkannya, kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dalam bidang kesehatan dengan 5 program prioritas utama yaitu sumber daya manusia kesehatan dokter dan dokter spesialis, jaminan 1000 hari kehidupan ditambah dengan program nasional penurunan angka stunting.
“Itu kita kolaborasi semua hari ini dengan enam pilar kebijakan Kementerian Kesehatan itu kita kerja bersama-sama. Kabupaten dan kota kerja apa, provinsi kerja apa, institusi pendidikan kesehatan kerja apa dan mitra kita seperti UNICEF yang membantu untuk bidang kesehatan kerja apa,” tegasnya.
Ditambahkannya, untuk program kebijakan khususnya menyangkut bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya sudah menganggarkan dalam program dan kebijakan yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2023 dan 2024.
