Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya telah menganggarkan dana sebesar Rp 11 miliar, untuk pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Netty N Howay mengatakan, pemerintah daerah yang menunggak iuran BPJS Kesehatan adalah Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
“Ada beberapa kabupaten yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan dan itu dibayarkan langsung oleh kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Kami telah menganggarkan dana dalam DPA sebesar sebelas miliar, untuk membayar iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya kepada BalleoNEWS, Rabu (24/5).
Dibeberkannya, Pemerintah Kota Sorong menunggak iuran BPJS Kesehatan sebanyak Rp 8 miliar dan Kabupaten Sorong Selatan menunggak iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 3 miliar lebih.
“Pemerintah Kota Sorong menunggak iuran BPJS Kesehatan sebanyak delapan miliar dan Kabupaten Sorong Selatan menunggak iuran BPJS Kesehatan sebesar tiga miliar lebih,” rincinya.
Selain membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan, kata Netty, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya juga menyiapkan anggaran untuk membayar insentif dokter dan dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong.
“Kami Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya tidak tinggal diam. Bapak Gubernur sudah mengeluarkan kebijakan untuk harus dibayarkan. Ini kami lakukan untuk memperkuat rumah sakit kabupaten dan kota dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena sekarang belum ada rumah sakit provinsi,” pungkasnya.
