Hingga hari ke 11 sejak dibukanya pendaftaran bakal calon anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum ada satupun partai politik di Provinsi Papua Barat Daya yang mendaftarkan bakal caleg ke KPU Papua Barat Daya. Termasuk didalamnya DPW Partai NasDem Papua Barat Daya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem Papua Barat Daya Syamsuddin Seknun mengatakan, pihaknya merasa sedikit galau lantaran sampai saat ini belum bisa mendaftarkan bakal caleg dari Partai NasDem ke KPU Papua Barat Daya.
Dikatakannya, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai NasDem, hari ini adalah hari keramat Partai Nasdem untuk mendaftar di seluruh Indonesia.
“Kami sudah tahu bahwa saat datang di KPU Provinsi Papua Barat Daya, proses pemberkasan pasti tidak akan bisa berjalan. Namun untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh ketua umum, kami harus hadir pada hari ini. Sehingga ini akan jadi dasar bagi kami, untuk melaporkan secara resmi dan kepartaian,” ungkapnya.
Menurut Syamsuddin, kehadiran mereka ke KPU PBD diharapkan bisa menjadi motivasi bagi KPU Papua Barat Daya untuk bisa mengoptimalkan lagi komunikasi dengan KPU RI. Sehingga SIPOL untuk ke Papua Barat Daya ini bisa terbuka, sehingga 18 partai politik bisa mengakses dan bisa melakukan pendaftaran secara cepat, karena dibatasi oleh deadline waktu sesuai dengan PKPU yaitu pendaftaran hanya sampai pada tanggal 14 Mei 2023.
“Kehadiran kami juga disini membutuhkan penyampaian secara resmi dari KPU, kalau pada akhirnya sampai tanggal 14 Mei kemudian SIPOL yang diakses oleh partai politik belum terbuka, apa konsekuensi terhadap proses tahapan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU sesuai dalam PKPU itu sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, khusus untuk DPW Partai NasDem Papua Barat Daya, dalam SILON sudah 100 persen. Namun pihaknya belum bisa menjeneret atau mendownload satu form B Pengajuan. Dimana form B pengajuan bisa didownload apabila SIPOL dari KPU untuk Provinsi Papua Barat Daya sudah terbuka.
“Harapan kami Partai NasDem agar KPU RI bisa segera menyelesaikan sinkronisasi SIPOL dan SILOM, mengingat deadline waktu cukup dekat, maka kalau bisa hari ini persoalan itu diclearkan. Kalaupun sampai batas waktu pendaftaran persoalan itu belum diselesaikan, maka KPU juga harus segera mungkin mengeluarkan edaran kepada partai politik karena jadwal dan tahapan ditetapkan oleh KPU,” harapnya.
Meskipun belum bisa mendaftar, sambungnya, namun DPW Partai NasDem Papua Barat Daya tetap berinisiasi datang ke KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk meminta penjelasan terkait persoalan yang terjadi.
“Sesuai dengan hasil pertemuan tadi dan penjelasan dari KPU Papua Barat Daya, memang ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga SIPOL untuk Provinsi Papua Barat Daya belum terbuka. Yaitu karena ada beberapa DPP partai politik belum mensubmit perubahan kepengurusan atau kepengurusan baru di Papua Barat Daya, sehingga SIPOL tersebut belum bisa terbuka,” imbuhnya.
Kata Ketua Bapilu, pada prinsipnya DPW Partai NasDem Papua Barat Daya untuk kesiapan pencalegan sudah 100 persen siap.
“Kalau pada hari terakhir KPU menginginkan kita harus membawa hard copy, maka DPW Partai NasDem Papua Barat Daya sudah menyiapkan hal itu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Untuk Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan kuota ketentuan perundang-undangan ada 35 bakal caleg yang diusung. Dimana setiap daerah pemilihan harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan,” tegasnya.
Ditambahkannya, Partai NasDem Papua Barat Daya sudah menyiapkan diri bukan hanya untuk tanggal 14 Februari 2024.
“Ini adalah langkah awal, karena kami diperintahkan oleh ketua umum untuk 2024 nanti NasDem akan mengusung kader-kader terbaik untuk maju sebagai kepala daerah di seluruh Indonesia. Ini menjadi starting awal, target kami untuk Papua Barat Daya adalah 9 kursi. Dengan demikian ketika kuota itu terpenuhi, maka kami akan bisa mengajukan calon gubernur untuk Provinsi Papua Barat Daya dari kader Partai NasDem,” pungkasnya.
