Cipayung plus Papua Barat dan Kota Sorong dengan tegas menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
Ketua PKC PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya Jufran Rumadaul mengatakan, selain menolak RUU Cipta Kerja, Cipayung Plus juga mendesak Pj Gubernur Papua Barat Daya dan Pj Wali Kota Sorong untuk segera membayar tunggakan upah tenaga kebersihan Kota Sorong atas PHK sepihak dinas terkait.
“Melalui momen hari buruh, kami juga meminta perusahaan dan usaha lainnya untuk membayar gaji karyawan berdasarkan UMP. Perusahaan juga harus memperhatikan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja serta tidak melakukan PHK sepihak dengan semena-mena,” tegasnya kepada awak media, Kamis (4/5).
Selain itu, Cipayung Plus Papua Barat juga meminta agar Pemerintah dengan tegas menegur pihak-pihak investor galian c, untuk memperhatikan analisis dampak lingkungan di wilayah operasi masing-masing dan menutup galian c ilegal yang merusak lingkungan di wilayah Sorong Raya.
“Tenaga P3K beserta tenaga honorer juga harus lebih diperhatikan, agar tidak terjadi ketimpangan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PC IMM Kota Sorong Agung Purnomo menambahkan, selain kasus soal tenaga kebersihan yang di PHK sepihak dan upahnya mandek, ada juga ketentuan-ketentuan yang seharusnya diberlakukan oleh dinas terkait untuk mendukung peningkatan kesejahteraan buruh.
Misalnya seperti masalah kenaikan tarif ongkos bongkar muat di pelabuhan, yang seharusnya sekarang sudah Rp 500.000 tapi tetap dibayarkan Rp 300.000.
“Nah itukan sebenarnya kita merampas hak dari tenaga-tenaga kerja yang seharusnya mendapatkan kenaikan ongkos tersebut. Masalah-masalah itu juga tidak terlepas dari kinerja dari dinas ketenagakerjaan yang seharusnya lebih bisa memberikan solusi, terkait peningkatan kesejahteraan buruh,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kota Sorong agar lebih peka lagi memandang dan melihat nasib pekerja yang ada di Kota Sorong.
