Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus 2024 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Selasa-Kamis (4-6/4).
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, ini merupakan musrenbang pertama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dikatakannya, terdapat empat hal penting yang dibahas dalam musrenbang otsus dan RKDP 2024 Provinsi Papua Barat Daya.
Yaitu penataan struktur pemerintahan. Hal ini diperlukan karena Papua Barat Daya merupakan provinsi yang baru, sehingga perlu melakukan penataan kelembagaan pemerintahan. Kemudian harus fokus dan memastikan mesin birokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya harmoni sosial, yakni memastikan konsolidasi di Provinsi PBD berjalan dengan baik. Dimana semua elemen masyarakat harus merasa memiliki provinsi dan berpartisipasi memastikan program-program Provinsi PBD dapat dilaksanakan secara efektif.
Yang sangat penting dan menjadi agenda nasional yaitu, pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan. Artinya diharapkan keberadaan Provinsi PBD bisa memacu dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan perekonomian berskala besar.
“Terdapat tiga misi pembangunan provinsi PBD yaitu Papua Barat Daya sehat, Papua Barat daya cerdas dan Papua Barat Daya produktif,” ujarnya.
Selain itu, Provinsi PBD juga perlu memperhatikan empat hal pokok sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Keempat hal pokok tersebut yaitu, memastikan kemiskinan ekstrem dapat diturunkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditingkatkan, angka pengangguran dapat ditekan dan ketimpangan yang dapat diminimalisir, baik ketimpangan antar kabupaten maupun antar masyarakat.
“Kita lebih fokus kepada kemiskinan ekstrem, stunting, mengendalikan inflasi dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi. Jadi APBD hanya sebagai stimulus atau perangsang bukan segala-galanya,” tegas Pj Gubernur PBD.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan menyatakan, tujuan dilaksanakannya musrenbang RKPD yaitu, dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi.
“Pembahasan rancangan RKPD dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota lingkup provinsi juga menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi,” tandasnya.
Kemudian Plt Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi PBD Rahman menambahkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan musrenbang yakni untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat Daya.
Selain itu, membangun komitmen bersama diantara stakeholder, serta terbangunnya komunikasi yang efektif antara daerah kabupaten dan kota, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.
“Dalam forum ini juga menyepakati isu strategis atau permasalahan pembangunan, menyepakati tema pembangunan dan menyepakati prioritas pembangunan,” pungkasnya.
