Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, tugas dan tanggung jawab Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) berat. Hal ini dikarenakan FKUB mewakili umat masing-masing, untuk duduk membicarakan kepentingan antar umat.
“Tugas dan tanggung jawab FKUB berat, karena mereka harus membicarakan kepentingan antar umat beragama. Agar hal tersebut berjalan dengan baik, maka dibutuhkan integritas dan kualitas iman,” ungkap Pj Gubernur PBD dalam kegiatan Rapat Pembentukan FKUB Papua Barat Daya periode 2023-2028, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Sabtu (1/4).
Lanjutnya, FKUB Provinsi Papua Barat Daya harus membangun relasi dengan semua ormas keagamaan terutama dan juga dengan yayasan keagamaan. Koneksi dan kemampuan melakukan komunikasi itu menjadi hal penting yang harus dilakukan FKUB PBD.
“Orang-orang yang duduk di FKUB adalah orang-orang pilihan, yang sudah direstui atau diilhami dan seakan itu ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari kelompok yang dipercaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi bukan orang sembarang yang duduk di FKUB, karena betapa pentingnya anggota FKUB,” tegasnya.
Pemerintah, sambung Musa’ad, hanya menjadi fasilitator, karena tugas pemerintah adalah tugas fasilitator. Pemerintah hanya pegang kemudi supaya arah itu tepat dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap lembaga lain dibidang keagamaan masing-masing.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap untuk memfasilitasi FKUB. Karena FKUB harus difasilitasi dan menjaga kerukunan itu harus dilakukan sepanjang waktu, sehingga harus ada upaya dan strategi untuk memastikan kerukunan umat beragama tetap terjaga. Percaya bahwa FKUB tidak hanya menjadi bamper, tapi FKUB menjadi garda terdepan lintas agama,” pungkasnya.
