SORONG — Harapan akan pusat pemerintahan yang representatif di Provinsi Papua Barat Daya kian nyata. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua Barat Corneles Sagrim memastikan bahwa pembangunan Kantor Gubernur, DPRP dan MRP Papua Barat Daya telah rampung 100 persen.
Proyek strategis yang menelan anggaran lebih dari Rp 444 miliar ini mencakup lima kegiatan utama, mulai dari pengembangan lahan (land development), pembangunan tiga gedung utama, hingga dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi daerah otonomi baru (DOB).
“Semua tahapan pekerjaan sudah kami laksanakan sesuai standar teknis, termasuk pengujian kualitas. Bahkan, proyek ini juga telah diaudit oleh BPK,” ujar Corneles.
Total lahan yang dibebaskan untuk kawasan ini mencapai sekitar 55 hektare. Namun, pemanfaatannya saat ini masih di bawah 20 hektare, khusus untuk tiga gedung utama.
Meski begitu, Corneles mengakui bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri, terutama pada kompleks DPRP yang hanya berdiri di atas lahan sekitar 0,7 hektare.
“Untuk Kantor Gubernur masih lebih luas, sekitar 1,7 hektare. Tapi memang secara umum, ruang yang tersedia tidak terlalu besar,” jelasnya.
Bangunan Kantor Gubernur sendiri dirancang modern dan fungsional, dilengkapi ruang serbaguna, ruang rapat, ruang kerja gubernur dan wakil gubernur di lantai tiga, serta fasilitas lift.
Gedung ini mampu menampung hingga 300 orang dalam satu waktu.
Tak hanya mengedepankan fungsi, aspek keamanan juga menjadi perhatian. Kawasan ini dibangun di atas elevasi lebih dari 8 meter di atas permukaan laut (MDPL), guna mengantisipasi potensi banjir.
Sistem drainase pun dirancang untuk mengatasi luapan air saat hujan deras.
Meski bangunan telah rampung, peresmian belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian penataan kawasan yang saat ini tengah memasuki tahap lelang. Penataan tersebut mencakup pembangunan jalan kawasan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura utama.
Menariknya, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan Multi Utility Tunnel (MUT), yakni sistem saluran bawah tanah terpadu untuk jaringan utilitas seperti pipa air, listrik, dan telekomunikasi.
“Kita ingin semua utilitas tertata rapi di bawah tanah, sehingga kawasan ini terlihat lebih modern dan tertib,” tambah Corneles.
Sementara itu, untuk operasional penuh gedung, masih menunggu suplai listrik dari PLN. Hal ini penting agar fasilitas seperti lift dan sistem pendukung lainnya dapat berfungsi optimal.
Kendati demikian, Corneles menegaskan bahwa gedung sebenarnya sudah bisa digunakan dan tinggal menunggu proses serah terima pengelolaan.
Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke lokasi tersebut pun meninggalkan kesan positif. Gibran disebut mengapresiasi kualitas pembangunan yang dinilai megah dan representatif.
“Beliau sangat respect. Bahkan membandingkan bahwa pembangunan di Papua Barat Daya ini lebih efisien dibanding beberapa provinsi lain,” ungkap Corneles.
Meski masih terdapat sejumlah pekerjaan kecil atau “defek” seperti pemasangan keramik yang perlu dirapikan, pihaknya memastikan semua akan diselesaikan dalam masa pemeliharaan.
Dengan rampungnya pembangunan ini, Papua Barat Daya selangkah lebih maju dalam menghadirkan pusat pemerintahan yang layak, modern dan siap melayani masyarakat.
