Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar Kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Analisis Serta Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Daerah Provinsi, yang berlangsung di Hotel Mamberamo, Kota Sorong, Sabtu (21/12/2024).
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat Daya Rahman mengatakan, kegiatan ini sangat strategis karena terkait dengan data terutama menyangkut data gender dan anak.
“Luar biasa karena sebagai provinsi termuda di Indonesia, tapi kita sudah mampu menginisiasi untuk menyiapkan data terpilah terkait dengan pengarusutamaan gender dan juga anak di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Rahman saat membuka kegiatan.
Menurut Rahman, data merupakan sesuatu yang sangat penting ketika mengambil suatu kebijakan publik. Kalau data benar, maka rekomendasi atau kebijakan yang dibuat juga benar. Namun sebaliknya, jika datanya salah maka rekomendasi yang diberikan juga akan salah.
Data, sambungnya, menjadi jantungnya suatu kebijakan publik karena dampaknya bisa luas dan mencapai seluruh masyarakat.
“Saya mengapresiasi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya yang sudah memulai untuk melakukan pendataan gender dan anak secara terpilah, termasuk data kabupaten kota,” ujarnya.
Rahman membeberkan, sebenarnya di Indonesia banyak sekali program kegiatan. Akan tetapi data dari berbagai instansi berbeda-beda. Misalnya data kependudukan, dicapil dan BPS memiliki data yang berbeda.
Oleh karena itu, kata Rahman, Pemerintah pusat melalui Bappenas dan juga Kementerian Kominfo sudah membuat yang namanya satu data Indonesia. Sehingga data di seluruh Indonesia semua sama, tidak ada data yang beda-beda.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berkomitmen untuk mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, adil dan berkeadilan gender,” imbuhnya.
Menurut Rahman, data gender dan anak menjadi salah satu instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai peta kondisi. Tetapi juga sebagai dasar, untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan berorientasi kepada keadilan sosial.
“Kata Rahman, penyajian data merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data yang valid, terintegrasi dan terkini menjadi pondasi dalam mengidentifikasi tantangan, peluang serta kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita menyadari bahwa perempuan dan anak memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun mereka juga seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kekerasan, diskriminasi, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” tegasnya.
Oleh karena itu, data ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyusun program-program yang lebih terarah, efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan inijuga mengapresiasi langkah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya dalam menyelenggarakan kegiatan ini.
Langkah ini sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang maju dan berkelanjutan, berbasis ekonomi biru dan menjadikan Papua Barat Daya sebagai pintu gerbang tanah Papua.
“Saya juga mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha maupun akademisi untuk bersama-sama menjadikan data gender dan anak sebagai landasan dalam percepatan pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi generasi yang akan datang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya Beatriks Msiren menyatakan, data gender dan anak adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) serta usia anak-anak dibawah 18 tahun.
“Data ini sangat penting untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, serta kondisi anak-anak di berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Lanjut Beatriks, data ini sangat penting karena dapat membantu Pemerintah dan organisasi, untuk membuat suatu kebijakan yang lebih baik. Sehingga dapat menyusun program yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan spesifik laki-laki, perempuan dan anak.
“Data juga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh laki-laki, perempuan dan anak. Seperti tidak setaraan gender, kekerasan terhadap anak atau akses yang terbatas terhadap pendidikan,” bebernya.
Kadis Sosial PPPA PBD menambahkan, data juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah dilakukan serta dapat membuat perbaikan jika diperlukan.
“Manfaat dari data gender dan anak adalah memahami perbedaan, mendorong kesetaraan dan meningkatkan kualitas hidup,” tandasnya.
Data yang diperoleh nanti, kata Beatriks, akan dikemas dalam bentuk dokumen tertulis yang nantinya akan diberikan kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Semoga data gender dan anak ini akan menjadi informasi dan juga dapat digunakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah, agar dapat menyusun program di setiap OPD dengan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak,” harapnya.
Ketua Panitia Martina Letsoin menyampaikan, maksud kegiatan ini untuk mengetahui ketersediaan data tarpilah anak secara up to date baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran program pembangunan terkait dengan data terpilah anak, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
