Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Rony Cahyadi mengatakan, perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus berkembang. Dimana berdasarkan laporan dari Dinar Standard, industry halal di Indonesia sekarang telah mencapai peringkat kedua secara global.
“Pada tataran regional di Provinsi Papua Barat Daya, perkembangan industri syariah juga mengalami peningkatan. Yang antara lain tercermin dari perbankan syariah di Provinsi Papua Barat Daya, pada periode April 2024 menunjukkan perkembangan yang baik,” ungkapnya dalam acara Pembukaan Muamalah (Mendorong Pengembangan UMKM Halal dari Daerah) Tahun 2024, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Jumat (14/6/2024).
Menurut Rony, aset perbankan syariah di Provinsi Papua Barat Daya pada periode April 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 7,25 persen (yoy), yaitu dari Rp 465 miliar pada April 2023 menjadi sebesar Rp 499 milyar pada April 2024 atau mencakup sebesar 4,93 persen dari seluruh aset perbankan di Provinsi Papua Barat Daya.
Pertumbuhan aset tersebut, sambungnya, ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada April 2024 yang tumbuh 4,69 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 449,36 miliar dengan pangsa 5,38 persen dari total DPK perbankan Provinsi Papua Barat Daya.
Lanjutnya, sejalan dengan DPK, pembiayaan syariah pada April 2024 tumbuh sebesar 13,23 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 177,35 miliar dengan pangsa sebesar 2,08 persen dari seluruh penyaluran kredit di Papua Barat Daya.
“Kebijakan ekonomi keuangan syariah akan memerlukan strategi pengembangan yang tersendiri. Perlu inovasi dan kreativitas, karena jika kita hanya mengandalkan bisnis maka kita tidak akan mencapai lompatan-lompatan untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah. Untuk itu kita perlu mengembangkan ekonomi keuangan syariah dalam kaitannya mengatasi masalah ekonomi, khususnya inflasi,” bebernya.
Selain itu, kata Rony, perluasan digitalisasi transaksi juga terus didorong dari sisi pengembangan ekonomi keuangan syariah. Bank Indonesia memiliki program bersama KNKES yang dikenal dengan 3 pilar. Yaitu bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi syariah, peningkatan keuangan syariah serta penguatan kegiatan edukasi, riset dan asesmen ekonomi keuangan syariah.
“Pada pilar pemberdayaan ekonomi syariah, kita ingin melihat secara fokus target pemberdayaan yang ingin di capai. Kami di Bank Indoensia melihat lima sektor yang bisa dikembangkan yaitu halal food, halal fashion, halal tourism, halal farming, dan halal renewable energy,” imbuhnya.
Bank Indonesia, sambungnya, bersama kementerian terkait mendorong 5 sektor dimaksud. Yakni harus membangun halal value chain, rantai nilai dari ekonomi syariah mulai dari sisi yang paling rendah sampai ke produsen yang paling tinggi. Mulai dari local value chain sampai global value chain ke pasar internasional.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kita semua bisa bersama memperkuat komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Harapan kami, penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung dengan lancar, sukses, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Biro Perekonomian Eksan Musa’ad menyatakan, ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu pilar kekuatan baru untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dimana ekonomi dan keuangan syariah itu bersifat inklusif, artinya bukan hanya untuk orang Islam saja. Akan tetapi juga bermanfaat bagi semua golongan, sehingga apabila ada program kawasan perdagangan halal di Provinsi Papua Barat Daya juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Papua Barat Daya.
“Oleh karena itu dengan modalitas potensi sumber daya UMKM yang ada dan prospektif di Papua, dengan dukungan Bank Indonesia melalui program muamalahnya kami yakin dan percaya akan menjadikan provinsi papua barat daya menjadi pusat pengembangan UMKM halal di tanah papua,” harapnya.
Pj Gubernur PBD juga berterima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan Papua.
