SORONG – Kebijakan penyediaan 1.000 tiket konser NDX gratis oleh Gubernur Papua Barat Daya menuai sorotan tajam dari masyarakat, khususnya di media sosial. Publik mempertanyakan transparansi sumber anggaran di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menekan pelaku usaha kecil.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan pernyataan singkat kepada awak media usai menghadiri rapat pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (20/4/2026).
“Ya, itu tiket untuk masyarakat nonton,” ujar Gubernur singkat.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai sumber dana pengadaan tiket tersebut, Gubernur mengaku tidak mengetahui asal anggaran yang digunakan.
“Ya, itu tidak tahu, pokoknya itu untuk nonton,” tambahnya sambil berjalan meninggalkan wartawan.
Pernyataan tersebut justru memicu gelombang reaksi dari warganet. Berbagai komentar bermunculan, mempertanyakan akuntabilitas kebijakan tersebut di tengah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Salah satu pengguna media sosial menulis, “Pejabat Papua Barat Daya beli tiket konser, uang dari mana?”
Komentar lain menyoroti kondisi ekonomi masyarakat kecil, khususnya pedagang di Pasar Remu yang disebut tengah mengalami penurunan aktivitas ekonomi.
“Bapak gubernur tadi malam waktu konser sudah kasih 1.000 tiket gratis. Tolong juga di waktu-waktu seperti sekarang ini bapak bisa turun ke Pasar Remu melihat pedagang kecil. Karena pasar sangat sepi,” tulis salah satu akun dalam sebuah grup media sosial.
Tak hanya itu, kritik juga mengarah pada dugaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Seorang warganet menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan narasi efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah.
“Masyarakat dibilang anggaran sedang diefisiensi, tapi kegiatan seperti ini tetap ada. Ini pakai dana Otsus kah?” tulisnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait sumber pendanaan tiket konser tersebut. Publik pun berharap adanya transparansi dan kejelasan, mengingat penggunaan anggaran daerah menjadi isu sensitif yang berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat.
Di tengah polemik ini, perhatian masyarakat juga tertuju pada harapan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan ekonomi warga, khususnya pelaku usaha kecil yang masih berjuang di tengah tantangan ekonomi saat ini.
