Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menutup Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026 yang digelar di Gedung LJ Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin (20/6/2026).
“Musrenbang ini bukan formalitas administratif. Ini adalah wadah krusial agar anggaran pembangunan tepat sasaran, khususnya bagi Orang Asli Papua,” tegasnya.
Ia menekankan, setiap perencanaan program dan anggaran harus mengacu pada visi besar Pemerintah Kota Sorong, yakni “bersama membangun Kota Sorong maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera.”
Menurutnya, dokumen hasil Musrenbang harus mampu diterjemahkan menjadi program prioritas yang konkret dan berdampak langsung.
Anshar juga mengingatkan seluruh perangkat daerah, untuk menyelaraskan usulan masyarakat dengan kemampuan anggaran, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ia tidak ingin hasil Musrenbang hanya berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi nyata.
“Fokus pada program prioritas, hilangkan ego sektoral, dan perkuat kolaborasi lintas sektor. Perencanaan yang inklusif adalah kunci kemajuan Kota Sorong,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya pembenahan manajemen keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Masih banyak yang harus kita perbaiki, terutama dalam manajemen keuangan. Ini menjadi perhatian serius ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sorong Amos Kareth menjelaskan, Musrenbangda tahun 2026 ini disusun untuk perencanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2027.
Ia memaparkan, tahapan Musrenbangda telah dimulai dari tingkat kelurahan pada 17–18 Maret 2026, dilanjutkan tingkat distrik pada 26–27 Maret 2026.
Dalam Musrenbang RKPD tersebut, katanya, program pembangunan dibagi ke dalam empat bidang utama. Untuk bidang infrastruktur, tercatat 56 program dengan 133 kegiatan dan 531 sub-kegiatan. Bidang ekonomi mencakup 58 program, 141 kegiatan dan 436 sub-kegiatan. Sementara bidang sosial budaya menjadi yang terbesar dengan 83 program, 256 kegiatan, dan 1.310 sub-kegiatan. Adapun bidang pemerintahan umum meliputi 71 program, 185 kegiatan, dan 500 sub-kegiatan.
Seluruh program tersebut melibatkan 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan pembangunan yang terarah dan terukur untuk tahun 2027,” jelas Amos.
Ia menambahkan, untuk sektor infrastruktur, program strategis difokuskan pada penanganan banjir, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pengembangan kawasan permukiman. Sementara di sektor ekonomi, pemerintah menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan belanja modal bagi Orang Asli Papua (OAP) maupun non-Papua, serta penguatan sektor pengadaan barang dan jasa.
Dengan berakhirnya Musrenbangda ini, Pemerintah Kota Sorong diharapkan mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih matang, inklusif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
