Puluhan anak adat dari Suku Maya, Kabupaten Raja Ampat, melakukan aksi demo di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (7/6).
Aksi demo tersebut, merupakan buntut dari kekecewaan dan ketidakpuasan mereka lantaran berdasarkan hasil pleno yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) anggota MRP Papua Barat Daya, tidak ada satupun perwakilan yang diutus oleh Suku Maya, Kabupaten Raja Ampat, yang terpilih sebagai calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.
Koordinator aksi demo Fatra Muhammad Soltif mengungkapkan, mereka yang merupakan anak adat dari Suku Maya mendesak agar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya tidak mensahkan nama-nama calon anggota MRP PBD yang sudah diplenokan oleh panitia seleksi beberapa hari lalu.
“Kami mendesak Pj Gubernur Papua Barat Daya agar tidak mensahkan nama-nama calon anggota MRP Papua Barat Daya yang sudah diplenokan oleh panitia seleksi beberapa hari lalu. Kami ingin Pj Gubernur melakukan revisi dan meninjau kembali hasil pleno dari panitia seleksi anggota MRP Papua Barat Daya,” tegasnya kepada awak media.
Menurut Fatra, dalam aksi demo hari ini pihaknya merasa sangat kecewa sekali, karena Pj Gubernur Papua Barat Daya tidak mau bertemu dengan mereka anak adat Suku Maya.
“Kami rasa kecewa sekali, kenapa bapak Pj Gubernur tidak mau bertemu dengan kami. Padahal kami hanya meminta supaya penetapan anggota MRP Papua Barat Daya yang ditetapkan oleh panitia seleksi kemarin itu dibatalkan dan dikembalikan ke berita acara awal. Karena berita acara awal itu merujuk ke Pergub dan juknis yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.
Dikatakan Fatra, dalam pemilihan anggota MRP PBD, pihaknya tidak mau ada pelanggaran konstitusi dan pelecehan terhadap lembaga adat diatas tanah ini.
“Kami minta provinsi yang baru ini kita buat pondasinya dengan kejujuran dan transparansi, tidak usah main kongkalikong,” bebernya.
Lanjutnya, pihaknya juga akan melapor ke polisi terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan anggota MRP PBD oleh panitia seleksi.
“Kami akan terus menduduki Kantor Gubernur, jika tuntutan kami tidak dipenuhi. Bahkan kami minta seluruh anggota DPR yang berasal dari Sorong Raya untuk hadir dan melihat ketidakbenaran dalam pemilihan anggota MRP Papua Barat Daya. Kami minta kalau bisa panitia seleksi dibubarkan saja, mereka jangan mengadu domba kami sesama anak negeri. Saya berdiri di sini sebagai anak adat, saya tidak bicara orang biak, saya tidak bicara orang serui, saya tidak bicara orang moi. Saya hanya bicara panitia seleksi yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme dan Pergub dan juknis yang sudah ditetapkan secara bersama,” imbuhnya.
Ditambahkannya, MRP ini merupakan lembaga kultur murni dan lembaga adat yang dipersembahkan oleh Pemerintah Pusat untuk orang asli papua.
“Itu milik kami, bukan milik siapa-siapa. Ini persembahan pemerintah pusat untuk orang asli papua, kami berharap MRP Papua Barat Daya besok itu adalah satu lembaga yang benar-benar melindungi harga diri dan martabat orang asli papua. Tapi kalau caranya seperti ini, kami yakin jauh dari itu,” pungkasnya.
Pantauan BalleoNEWS, dalam aksi demo tadi, anak adat Suku Maya sempat bersitegang dengan aparat Kepolisian yang sedang berjaga-jaga di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Hal ini karena massa aksi yang kecewa tidak ditemui Pj Gubernur PBD, melakukan bakar ban bekas didepan Kantor Gubernur. Selain itu, massa aksi juga sempat mau menggembok pintu Kantor Gubernur, tapi hal tersebut langsung dihalangi oleh pihak Kepolisian karena akan menggangu proses penyelenggaraan pemerintahan.
Pantauan BalleoNEWS, hingga pukul 20.00 WIT, anak adat Suku Maya masih tetap menduduki Kantor Gubernur dan berharap Pj Gubernur PBD akan menemui mereka. Namun sayangnya, Pj Gubernur PBD tidak kunjung menemui massa aksi yang berasal dari Suku Maya tersebut.
