Kabupaten Sorong – Sebuah langkah revolusioner dalam pengelolaan sampah resmi dimulai di Papua Barat Daya. Rumah Maggot Keli dan Kandang Lalat Black Soldier Fly (BSF) di Jalan Jambu, Aimas, Kabupaten Sorong, diresmikan pada Kamis (30/4/2026), menjadi tonggak baru dalam upaya mengatasi persoalan sampah organik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menegaskan, pembangunan rumah maggot ini lahir dari keresahan mendalam terhadap perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama sampah organik yang menjadi sumber utama permasalahan lingkungan.
“Selama ini kita dihadapkan pada dua jenis sampah, organik dan anorganik. Namun yang paling bermasalah adalah sampah organik, mulai dari dapur, pasar, hotel, rumah sakit hingga rumah tangga. Dari situlah kami mencari solusi, dan maggot adalah jawabannya,” ujarnya.
Menurutnya, maggot atau larva lalat BSF memiliki kemampuan luar biasa dalam mengurai sampah organik dengan sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, sampah bahkan bisa terurai hanya dalam hitungan menit hingga maksimal 24 jam.
“Ini anugerah Tuhan. Magot bukan hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga memberi manfaat ekonomi. Sekali jalan, kita dapat banyak keuntungan,” tambahnya.
Dari hasil pengolahan tersebut, muncul berbagai produk bernilai, mulai dari pupuk organik untuk pertanian hingga pakan berprotein tinggi bagi ternak dan ikan. Magot diketahui mengandung protein 40–60 persen, sehingga sangat potensial sebagai alternatif pakan murah untuk ayam, bebek, hingga ikan seperti lele, nila, dan mujair.
Kata Kadis Lingkungan Hidup PBD, rumah magot ini dirancang sebagai proyek percontohan terbesar di Tanah Papua, dengan kapasitas pengolahan awal sekitar 50 kilogram magot dan target penanganan sampah organik mencapai 400–500 kilogram per hari.
Di sisi lain, dukungan pendanaan juga menjadi faktor penting dalam realisasi proyek ini.
Sementara itu, Direktur Program RBP Ples GCV Output 2 Yayasan Penabulu Muhammad Abdul Syukur mengungkapkan, Papua Barat Daya mendapatkan alokasi dana perubahan iklim sebesar Rp 17 miliar dari pemerintah pusat, sebagai bagian dari insentif atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi.
“Program ini adalah bagian dari Program Kampung Iklim yang kami jalankan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Ini bukti nyata kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan untuk menghadirkan solusi lingkungan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Staf Ahli Bidang Otonomi Khusus Beatriks Msiren menilai kehadiran rumah magot sebagai jawaban atas tantangan meningkatnya volume sampah, seiring pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong.
“Masalah sampah sering dianggap beban, padahal di dalamnya ada peluang ekonomi besar. Rumah magot ini membuktikan bahwa dengan inovasi, sampah bisa menjadi sumber daya,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep yang diusung dalam rumah magot ini merupakan implementasi nyata ekonomi sirkular dan zero waste, di mana sampah organik diolah menjadi pakan ternak, menghasilkan protein hewani dan sisanya menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah.
“Inilah wajah pembangunan hijau di Papua Barat Daya. Kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar. Kemandirian ekonomi harus dimulai dari inovasi lokal seperti ini,” tegasnya.
Peresmian rumah magot ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas nasional, termasuk pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani persoalan tersebut.
Dengan hadirnya fasilitas ini, Papua Barat Daya tak hanya selangkah lebih maju dalam mengatasi krisis sampah, tetapi juga membuka jalan menuju ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan—mengubah limbah menjadi berkah bagi masyarakat.
