Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Papua Barat Amin Ngabalin meminta pihak-pihak yang selama ini membenturkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Baham Temongmere dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, agar berhenti membangun narasi provokatif yang tidak produktif.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPR Papua Barat Amin Ngabalin, menanggapi isu yang beredar terkait dengan rencana aksi demo kelompok yang menyebut dirinya sebagai Forum Kota Mahasiswa Jakarta yang akan melakukan aksi demo di Kantor KPK Jakarta.
“Jangan mengganggu pemerintahan ini dengan membenturkan saudara Sekda dan Gubernur lewat isu-isu yang tidak produktif,” kata Amin Ngabalin di Manokwari, Selasa (27/5/2025).
Amin menegaskan, pihak-pihak yang selama ini membangun isu untuk membenturkan Sekda Papua Barat dan Gubernur merupakan orang yang tidak ingin Papua Barat maju.
“Sekda dan Gubernur adalah pasangan atau paket yang tidak bisa dibenturkan, karena akan mengganggu proses pelayanan masyarakat dan pemerintahan. Jangan lagi diganggu,” ujarnya.
Amin mengingatkan, pihak-pihak yang selama ini membangun narasi membenturkan Sekda dan Gubernur Papua Barat seperti membangun isu kotak kosong, kemudian pembagian NPHD.
“Stop sudah. Aaudara-saudara yang selama ini membenturkan mulai dari memainkan isu kotak kosong, sampai pembagian NPHD hingga sekarang lagi ada isu yang dibangun terkait KPK,” bebernya.
“Soal isu kotak kosong, saya dapat kabar bahwa nama saya masuk dalam yang mendukung kotak kosong. Saya mau tegaskan bahwa saya ini Ketua Tim pemenangan DOAMU di Fakfak, lagi pula saya yang antarkan dan mendampingi pak Dominggus bertemu dengan pak Airlangga di kediaman pak Airlangga,” jelasnya.
Isu kotak kosong, sambungnya, dihembuskan oleh pihak tertentu dengan mengaitkan Sekda yang kala itu menjabat Penjabat Gubernur berada dibalik perolehan suara kotak kosong.
Selain itu, pamflet aksi demo di Kantor KPK berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam persidangan kasus dugaan Tipikor mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menghubungkan dengan pihak yang berada di balik rencana aksi demo.
“Saya justru curiga orang-orangnya yang terus membenturkan Sekda dengan Gubernur ini sengaja menghancurkan wibawa kepemimpinan Gubernur Papua Barat,” tegasnya.
Mengenai penyerahan NPHD, Amin menegaskan apa yang dilakukan Sekda dalam proses pembagian NPHD dilakukan secara terbuka justru adalah sesuatu yang sangat positif untuk meminimalisir potensi penyimpangan terhadap keuangan daerah.
“Sepanjang yang kami tahu, hubungan antara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda baik dalam pemerintahan maupun keseharian baik-baik saja. Terakhir kita rapat membahas RPJMD beliau (Sekda) mewakili gubernur dan itu biasa saja,” tuturnya.
Soal isu Sekda dibalik pihak yang melakukan demo di KPK, Ngabalin menegaskan Sekda tidak ada kepentingan disitu.
“Coba gunakan logika berpikir, Sekda ini junior langsung pak Gubernur di APDN. Hubungan senioritas ini luar biasa, jadi tidak usah lagi membangun isu-isu murahan dan narasi penyesatan semacam itu,” tegas Ngabalin.
Sementara itu, Sekda Papua Barat Ali Baham yang dikonfirmasi terpisah terkait isu-isu tersebut membantah. Sekda bahkan menyebut hal itu tidak benar.
“Tidak benar isu-isu yang dihembuskan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, hubungan kami dengan gubernur dan wakil gubernur baik saja. Kami sedang fokus untuk menyusun program terkait visi dan misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Sekda Ali Baham.
