Banjir terus menjadi momok menakutkan bagi warga Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Bagaimana tidak, setiap kali hujan turun, beberapa wilayah di Kota Sorong pasti mengalami kebanjiran.
Terkait persoalan banjir yang sudah menjadi langganan di Kota Sorong, Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 Petrus Kasihiew angkat bicara.
Dikatakan Petrus, salah satu potensi bencana alam adalah banjir. Banjir sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya penataan kota dengan sistem drainase yang kurang bagus dan posisi letak topografi Kota Sorong yang hampir sama tinggi dengan air laut.
Banjir juga, sambungnya, disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Dimana ada waktu-waktu tertentu curah hujan turun dengan intensitas tinggi, sehingga menyebabkan volume air meningkat tidak seperti biasanya dan mengakibatkan banjir.
“Ini merupakan faktor alam yang diluar kendali kita manusia. Kita tidak mungkin bisa batasi curah hujan karena itu alami,” ujar Cawagub Nomor Urut 1 Petrus Kasihiew saat ditemui di Sekretariat Partai NasDem Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (1/10/2024).
Meskipun demikian, kata Cawagub PBD, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan replikasi perbaikan sarana prasarana yang ada di Kota Sorong.
“Memang mengatasi masalah banjir tidak gampang. Banjir tidak hanya terjadi di Kota Sorong, tapi juga terjadi di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni. Banjir seperti penyakit yang harus didiagnosa sumbernya dimana dan apa penyebabnya,” beber Petrus Kasihiew.
Lebih lanjut disampaikan Cawagub PBD ini, mengatasi masalah banjir di Kota Sorong tentunya membutuhkan suatu kajian yang lebih ilmiah lagi atau melalui survei.
“Kalau kedepan misalnya pasangan ARUS dipercayakan masyarakat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, maka kita akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sorong untuk sama-sama mengatasi masalah banjir,” tegas mantan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2 periode.
Mengatasi masalah banjir, lanjut Petrus, kewenangan pertama ada di Pemerintah Kota Sorong. Tapi karena Kota Sorong adalah ibukota Provinsi Papua Barat Daya, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Sorong agar bersama-sama berkolaborasi mengatasi masalah banjir.
“Ini bukan hal yang mudah. Kita bicara hari ini terus besok jadi, itu tidak bisa. Mengatasi banjir memerlukan proses yang panjang, rehabilitasi penanganan sarana prasarana perkotaan harus dibuat sedemikian baik,” bebernya.
Kota Sorong, katanya, adalah kota yang tumbuh bukan atas satu perencanaan. Kota Sorong dulu merupakan kota minyak, dimana sistem pada zaman Belanda dibuat sedemikian rupa.
“Tapi lama-kelamaan kota ini berkembang dan pembangunan sudah tidak terkontrol dengan baik. Sehingga berbagai persoalan seperti banjir terus menghantui kota ini. Oleh karena itu, Kota Sorong harus direvitalisasi lagi atau dirubah penataannya,” pungkas Petrus Kasihiew.
