Dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting melalui penanganan terpadu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin (26/8/2024).
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay yang diwakili Penanggungjawab Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan P2KB PBD Petrus Meokbun mengatakan, stunting sampai saat ini masih menjadi salah satu program prioritas nasional baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
Dijelaskannya, secara nasional berdasarkan hasil survei gizi menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 dapat diturunkan dengan berbagai upaya dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen.
Angka ini, kata Petrus, secara nasional dikatakan masih tinggi, sehingga pemerintah menargetkan di tahun 2024 angka prevalensi stunting harus diturunkan menjadi 14 persen.
Menurutnya, khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya, melalui program kerja Pj Gubernur maka angka prevalensi stunting bisa diturunkan menjadi 22,2 persen. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada diatas rata-rata nasional.
“Kita masih perlu bekerja keras untuk menurunkan angka stunting. Diharapkan di tahun 2025 angka prevalensi stunting bisa dituruunkan menjadi 14 persen,” ungkapnya.
Petrus membeberkan, diketahui bersama bahwa salah satu program prioritas Pj Gubernur PBD adalah program jaminan seribu hari kehidupan. Dimana melalui program ini, berbagai upaya dilakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sasaran terutama ibu hamil, ibu hamil beresiko, bayi, balita dan juga remaja putri melalui program yang dilakukan terkait dengan kesehatan remaja pranikah perlu terus dikembangkan.
“Dinas Kesehatan P2KB Papua Barat Daya juga terus melaksanakan berbagai program-program yang sifatnya spesifik. Sehingga diharapkan angka prevalensi stunting bisa diturunkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Susana Wosiri menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Workshop Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan integratife dan berbasis komunitas.
“Selain itu, untuk menyatukan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi papua barat daya,” bebernya.
Lanjut Susana, target yang ingin dicapai Pemprov Papua Barat Daya yaitu penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan dibawah 14 persen di tahun 2025.
Sejak tahun 2016, sambungnya, Pemerintah melalui BKKBN telah menggagas suatu program yakni Kampung KB. Dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa/kampung melalui program KB dan pembangunan sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.
Ditambahkannya, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan P2KB PBD dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota.
“Peserta workshop terdiri dari tenaga penyuluh KB serta penanggungjawab program bangga kencana di OPD teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
