Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya harus dapat memformulasikan berbagai pandangan dan usulan yang khas Papua khususnya Papua Barat Daya, sehingga dapat dimasukkan dalam rencana induk pembangunan bidang kesehatan Kementerian Kesehatan dan juga rencana induk Provinsi Papua secara keseluruhan terutama dalam aspek pelayanan.
“Papua secara keseluruhan sudah memiliki rencana induk yang dituangkan dalam Perpres. Akan tetapi saya minta teman-teman Dinas Kesehatan untuk menginventarisir, bagaimana pembangunan kesehatan berdasarkan rencana induk Papua. Hal ini agar bisa selaras dengan rencana induk yang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan,” ungkap Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke II tahun 2024, yang berlangsung di Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Rabu (7/8/2024).
Menurut Musa’ad, dalam menyusun rencana induk pembangunan bidang kesehatan di Papua Barat Daya, harus ada sinergitas dan kolaborasi serta benang merah dengan rencana induk Kementerian Kesehatan dan rencana induk Papua yang sudah ada. Hal ini agar apa yang dilakukan Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi satu kesatuan dan terintegrasi.
“Jangan sampai di rencana induk kita ada, tapi di rencana induk Kementerian Kesehatan tidak ada dan atau sebaliknya. Oleh karena itu, harus ada tim yang dibentuk untuk membahas rencana induk tersebut,” harapnya.
Musa’ad juga menyatakan, selain 6 pilar transformasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, maka ada beberapa hal yang diharapkan perlu dibicarakan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan.
Yaitu diantaranya kerjasama yang sudah dibangun bersama 10 rumah sakit rujukan nasional maupun rujukan regional, terutama untuk dua rumah sakit yang ada di Papua Barat Daya yaitu Rumah Sakit JP Wanane dan Rumah Sakit Sele Be Solu harus ditindaklanjuti, agar apa yang direncanakan bisa segera terwujud.
Pj Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan mulai memikirkan untuk mencari formula-formula kontekstual Papua terkait bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apakah cukup sampai di puskesmas atau pustu ataukah ada model lain untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Karena selama ini masyarakat yang tinggal jauh dari Puskesmas akan mengalami kesulitan untuk ke puskesmas karena jaraknya yang jauh. Kita tidak bisa berdiam diri dengan membiarkan masyarakat berusaha sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi kita harus mencari formula untuk bagaimana mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Formula yang dimaksud yaitu terkait dengan kearifan lokal,” imbuhnya.
Dicontohkannya, dengan memberikan pelatihan dan menambah pengetahuan bidang kesehatan kepada dukun kampung. Hal ini supaya mereka dapat terlatih dan membantu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di kampung-kampung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay menjelaskan, Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke II sebagai forum komunikasi, konsultasi, konsolidasi dan sinkronisasi program-program kesehatan antara pusat, provinsi, kabupaten dan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan seluruh stakeholder terkait yang berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
“Dengan digelarnya Raker Kesda ini diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin berkualitas,” harap Netty.
Lanjut Netty, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ingin memastikan masyarakat harus sehat. Oleh karena itu, harus dirubah paradigma yang sebelumnya mengobati orang sakit menjadi menyehatkan masyarakat dengan meningkatkan kinerja dan sistem pelaporan yang baik.
“Tetap berpedoman pada harmonisasi transformasi kesehatan dengan enam pilar, sehingga daerah dapat berkomitmen meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, gerakan masyarakat hidup sehat serta memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan,” tegasnya.
