Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat Daya Dra Atika Rafika, M.Si melaunching inovasi Tanggap Perempuan dan Anak (TANGGAP PERAN) Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (26/7/2024).
Inovasi Tanggap Perempuan dan Anak (TANGGAP PERAN) Provinsi Papua Barat Daya merupakan proyek perubahan yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya Beatriks Msiren, SE yang saat ini menjadi peserta Diklat Kepemimpinan 2 angkatan 5 LAN RI Makassar.
“Saya saat ini ikut Diklat Kepemimpinan dua dan salah satu proyek perubahan yang saya buat yaitu tanggap perempuan dan anak (TANGGAP PERAN) di Provinsi Papua Barat Daya. Ini satu perubahan yang kami ingin lakukan di provinsi yang baru terbentuk ini, untuk menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Beatriks, bukan hanya masalah stunting, penurunan inflasi atau bencana saja yang harus cepat ditangani. Akan tetapi masalah perempuan dan anak juga harus menjadi perhatian dari semua pihak.
“Di Provinsi Papua Barat Daya, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan. Dimana kebanyakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dipicu oleh persoalan ekonomi,” bebernya.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak, sambungnya, banyak terjadi didalam lingkungan keluarga. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual dan masih banyak lagi.
“Sebagai perempuan jika kita sudah berada di dalam zona yang tidak nyaman, dimana batin dan perasaan kita terganggu berarti itu sudah dikatakan kekerasan,” tandasnya.
Ditambahkan Beatriks, proyek perubahan TANGGAP PERAN Provinsi Papua Barat Daya sudah disosialisasikan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
Oleh karena itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Papua Barat Daya meminta dukungan kepada semua stakeholder yang ada baik mitra kerja baik dari pemerintah, masyarakat, LSM, pemerhati perempuan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan juga Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Papua Barat Daya untuk bergandengan tangan bersama-sama melakukan tanggap cepat terkait dengan perempuan dan anak.
“Saya minta dukungan kepada semua pihak supaya kedepan di Provinsi Papua Barat Daya harus punya satu UPTD-PPA, yang merupakan program jangka panjang untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat Daya,” harapnya.
Kepala Dinas Sosial PPPA PBD juga meminta dukungan agar kedepannya persoalan perempuan jangan cuma hanya ditangani oleh satu dinas atau perorangan saja, tapi harus ditangani secara bersama-sama dengan cara bekerjasama dan bersinergi.
“Kita akan kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, demi menurunkan angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat Daya Dra Atika Rafika, M.Si mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi yang baru dan yang ke-38 di Indonesia. Dalam hal ini sangat diperlukan inovasi-inovasi dari para pelaku pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
Salah satunya yaitu dengan adanya inovasi tanggap perempuan dan anak (TANGGAP PERAN) yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya.
“Inovasi ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu mari kita dukung dan bekerja sama serta bersinergi dalam rangka menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini. Saya mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sangat mengapresiasi inovasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya. Mudah-mudahan inovasi ini bisa bermanfaat kedepan dan bisa menjadi salah satu program yang ditetapkan di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Papua Barat Daya juga berharap, di tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bisa menganggarkan dan melaksanakan program ini di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat Daya cukup tinggi dan itu memang memerlukan kerja keras, kerjasama dan sinergitas dari berbagai pihak,” pungkasnya.
