Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk membantu memback up program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya.
“Masing-masing kabupaten kota ada yang sudah siapkan dua miliar dan ada yang sepuluh miliar. Kita di Provinsi Papua Barat Daya yang sudah tersedia sekitar dua puluh miliar, untuk membackup nanti,” ungkap Pj Gubernur PBD usai memimpin Rapat Koordinasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Selasa (14/1/2025).
Dikatakan Musa’ad, anggaran yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya masih dapat disesuaikan sesuai kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.
“Itu bisa saja nanti berubah dan akan kita sesuaikan. Makanya harus ada kejelasan dulu, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Itu yang akan kita jadikan dasar, untuk kita alokasikan anggaran yang pas,” ujarnya.
“Jadi sementara ini kita masih menduga-duga, tapi semua siap. Kita diberikan kemudahan untuk penyesuaian anggaran, dengan melakukan perubahan diawal yaitu merubah penjabaran dari APBD kita tanpa menunggu lagi perubahan di bulan Juni atau Juli kedepan,” imbuhnya.
Menurut Pj Gubernur PBD, ada beberapa hal yang disepakati dalam rapat koordinasi tersebut. Yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Kemudian kelompok sasaran yang sudah ditetapkan di dalam Perpres, akan menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Yaitu bayi, balita di bawah 5 tahun, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA/SMK, ibu hamil dan juga Ibu menyusui.
“TNI, Polri serta stakeholder lainnya juga berkomitmen mendukung semua proses pelaksanaan dari program MBG,” bebernya.
Lanjut Musa’ad, dalam rakor tersebut juga disepakati untuk membentuk satuan tugas di provinsi maupun kabupaten kota. Dimana satgas yang akan dibentuk keanggotaannya multi sektoral. Antara lain dari Pemerintah, TNI, Polri, Kementerian lembaga dan juga stakeholder terkait lainnya.
Satgas ini, katanya, akan diberi tugas untuk melakukan berbagai hal dalam rangka kelancaran pelaksanaan program MBG.
“Diantaranya membranding kondisi dan kebutuhan kita, berapa jumlah kelompok sasaran kita, tersebar di mana saja tempatnya dan bagaimana menjangkaunya. Karena harus ada data yang valid dan up to date serta termutakhir, sehingga ini menjadi dasar untuk kita mengeksekusi program ini,” jelasnya.
Pihaknya, sambung Musa’ad, juga akan mensinergikan program MBG dengan program sekolah sepanjang hari (SSH) yang sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
“Program SSH ini juga memberikan makan kepada anak didik kita, bahkan makannya sebanyak tiga kali setiap hari. Kita akan sinergikan dimana tempat yang telah melaksanakan program SSH, tentunya kita tidak lagi melaksanakan program MBG disitu. Supaya tidak terjadi tumpang tindih. Daerah-daerah yang belum melaksanakan SSH, maka kita akan melaksanakan program MBG,” tegasnya.
Kata Musa’ad, pogram MBG di Provinsi Papua Barat Daya akan dilaksanakan secara bertahap.
“Setelah ini kita akan melaporkan kepada Badan Gizi Nasional. Kita harapkan nanti ada semacam penjadwalan atau roadmap sampai bulan apa kita laksanakan dimana secara bertahap, sehingga diharapkan sampai akhir tahun ini semua sudah bisa dijangkau. Jangan sampai nanti anak-anak kita merasa mereka belum mendapatkan program ini, tidak adil kalau ada yang sudah dapat dan ada yang belum. Walaupun ini memang harus bertahap, karena memang tidak mudah,” ujarnya.
Untuk harga perporsi, rinci Musa’ad, yang sudah diuji coba harga paling rendah Rp 15.000.
“Nanti akan ditetapkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
