Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menyoroti Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong yang tidak optimal melaksanakan Program Perlindungan Hari Tua (Paitua).
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur PBD dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Perlindungan Hari Tua Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Royal Mamberamo Hotel Sorong, Rabu (18/9/2024).
“Kabupaten Maybrat sudah lebih dari 95 persen, Sorong Selatan sudah mencapai 85 persen keatas, Kabupaten Raja Ampat dan Tambrauw juga rata-rata diatas 80 persen. Kota Sorong saja yang masih 27 persen,” ungkap Pj Gubernur PBD.
Dikatakan Musa’ad, program perlindungan hari tua (Paitua) adalah program yang langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya para orangtua yang berusia 65 tahun keatas.
“Kita harapkan setelah rapat ini, Pemerintah Kota Sorong bisa menggenjot distribusinya, sehingga capaiannya di akhir tahun bisa sesuai dengan target kita. Maunya kan semua harus 100 persen,” ujarnya.
Lanjut Pj Gubernur Musa’ad, daerah-daerah yang sulit seperti di Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat dan Tambrauw jumlah orangtua yang terdaftar dalam program Paitua sudah diatas 85 persen. Diharapkan dalam 3 bulan terakhir target sisanya bisa diselesaikan.
“Kalau di kota inikan tidak ada yang sulit. Kita yakin dengan kerjasama rapat ini nanti akan menemukan solusi yang tepat, supaya semua kabupaten dan kota capaiannya bisa seratus persen,” tegasnya.
Dibeberkan Musa’ad, Pemkot Sorong belum optimal menjalankan program Paitua karena jumlah orangtua yang usianya diatas 65 tahun jumlahnya agak banyak mencapai 6000 orang. Sementara di kabupaten lainnya jumlah lansia hanya sekitar 500 sampai 1000 orang.
“Itu alasannya memang jumlah, tapikan kota sorong aksesnya mudah dibandingkan kabupaten lain. Kota Sorong juga alasannya karena keterbatasan fiskal. Kita berharap nanti kita cari jalan dan solusinya bagaimana, supaya jangkauannya bisa lebih cepat dan semakin banyak yang bisa terjangkau di program ini,” bebernya.
“Kita harap kedepan tidak ada lagi alasan. Pemerintah kabupaten kota bisa menganggarkan enam miliar dari pagu APBD yang berjumlah satu triliun lebih. Jadi Pemerintah Kabupaten Kota hanya menganggarkan nol koma nol sekian persen saja,” rincinya.
Kata Pj Gubernur PBD, sebenarnya tidak ada alasan anggaran tidak ada, kalau program ini anggap program prioritas.
Mengingat sekarang prinsipnya keuangan daerah atau keuangan negara itu money follow program priority, tambahnya, dimana uang mengikuti program prioritas.
“Saya harap program ini menjadi program prioritas kabupaten kota juga, sama seperti di Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi program prioritas Gubernur. Di Kabupaten kota juga harusnya ini diterapkan menjadi program prioritas, jadi tidak ada alasan tidak ada uang atau uang tidak cukup karena ini prioritas yang harus didahulukan,” tegasnya.
Program perlindungan hari tua, sambungnya, adalah program yang diharapkan oleh para orang tua. Dimana dari hasil evaluasi, memang ini diharapkan oleh setiap orang tua.
“Ini adalah hak dari setiap orang tua kita yang berusia 65 tahun keatas, jadi saya harap tidak ada alasan untuk tidak sampai. Para orangtua mereka menerima ini dengan sukacita, penuh keharuan dan mereka menerima ini dengan air mata. Walaupun sebenarnya ini masih terbatas dan jumlahnya masih kecil, tapi paling tidak ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memperhatikan setiap rakyat yang berusia lanjut,” tandasnya.
Musa’ad juga menyampaikan, program perlindungan hari tua tidak hanya dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya saja. Akan tetapi ini juga menjadi komitmen dari banyak negara.
“Kemarin saya diundang di Bali mengikuti konferensi Asia Pasifik Regional, untuk orang usia lanjut. Kebetulan Indonesia diundang sebagai narasumber dari Pemerintah Papua Barat Daya dan dari Jogja. Disana terungkap di 38 negara ada yang sudah mulai lama, ada yang baru mulai dan ada yang memang belajar dari apa yang sudah dilakukan,” imbuhnya.
Semua negara, lanjutnya, punya komitmen yang sama bahwa setiap orang tua butuh perhatian. Dimana tanggung jawab utama untuk memperhatikan para orangtua adalah pemerintah.
“Pemerintah harus menjadi pionirnya memberikan jaminan hari tua seperti program paitua yang diprogramkan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kata Musa’ad, sedang berusaha untuk memastikan setiap orang tua yang usianya 65 tahun keatas itu mendapatkan haknya.
“Karena itu mulai tahun ini saya sudah memberikan tugas pembantuan kepada setiap kepala distrik. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah menganggarkan setiap kepala distrik dan sudah diberikan dana sebesar seratus juta. Salah satu tugasnya adalah untuk mengupdate data-data tentang orang tua kita yang ada di wilayah masing-masing. Kita harapkan mudah-mudahan ini bisa terdeteksi semua orang tua kita yang usianya diatas 65 tahun,” harapnya.
