Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, atas keberhasilannya mengendalikan inflasi Februari 2024 (yoy) sebesar 1,81 persen dan menjadikan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi dengan angka inflasi terendah se-Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri saat memandu jalannya Rapat Koordinasi HBKN Puasa-Idul Fitri Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin, (4/3/2024).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap, apresiasi ini semakin memotivasi TPID Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan tugasnya mengendalikan inflasi pangan yang bergejolak di level regional.
“TPID Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya semaksimal mungkin, untuk melaksanaan langkah-langkah konkret Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi daerah,” tegas Tito Karnavian.
Acara Rakor HBKN Puasa-Idul Fitri 2024, membahas terkait langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing.
Diantaranya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melakukan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Kemudian menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, agar tidak menahan barang.
Selanjutnya berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran distribusi, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Untuk diketahui, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Papua Barat Daya pada Februari 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Februari 2024 tercatat rendah sebesar -0,11 persen atau deflasi. Sehingga secara tahunan menjadi 1,81 persen (yoy).
Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi, antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui implementasi peta jalan (Road Map) pengendalian inflasi daerah Provinsi Papua Barat Daya yakni penerapan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).
TPID Provinsi Papua Barat Daya dalam strategi tersebut melaksanakan aksi atau upaya konkret, dengan pelaksanaan gerakan menanam (ketersediaan pasokan), sidak pasar dan operasi pasar murah (keterjangkauan harga), publikasi harga dan ketersediaan barang pokok melalui website Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (komunikasi efektif) serta penguatan koordinasi melalui High Level Meeting dan Rapat Tim Teknis TPID, untuk menganalisis potensi fluktuasi harga pangan di daerah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kedepan, TPID Provinsi Papua Barat Daya akan tetap berupaya menjaga stabilisasi harga pangan bergejolak/volatile food, terutama saat akan menghadapi momen HBKN Puasa-Lebaran 2024 pada Maret dan April nanti. (*)
