Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Daya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Hotel Vega Sorong, Kamis (8/1/2026).
Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan, ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan dan harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Rahmadi mengatakan, beberapa permasalahan yang dimaksud diantaranya digitalisasi penatausahaan BMD belum efektif mendukung pengelolaan aset.
“Inventarisasi BMD belum dilaksanakan secara memadai, fitur pembukuan pada aplikasi e-BMD belum dimanfaatkan secara memadai dan aplikasi penatausahaan BMD yang digunakan dalam menyusun laporan BMD belum terintegrasi dengan SIPD,” ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Selanjutnya, kegiatan pengamanan belum mendukung pengelolaan BMD yang efektif. Yaitu terkait kegiatan pengamanan fisik BMD maupun dokumen kepemilikan belum dilaksanakan secara memadai dan pengamanan hukum BMD belum sepenuhnya menjamin keamanan BMD dari tuntutan atau gugatan pihak lain.
Kemudian pemanfaatan BMD belum efektif mendukung pengelolaan aset, yaitu terkait kebijakan pemanfaatan barang milik daerah belum dibuat dan pemanfaatan BMD oleh pihak lain belum didukung oleh peningkatan yang memadai serta pemanfaatan BMD atas aset provinsi belum memberikan hasil yang optimal.
“Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai efektivitas digitalisasi penatausahaan, pengamanan serta pemanfaatan BMD pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita ingin tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ketentraman masyarakat di wilayah kita masing-masing semakin baik dari waktu ke waktu,” ujar Elisa Kambu.
Menurut Elisa, kepala daerah hanya manusia biasa yang memiliki banyak tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan.
“Kami kepala daerah dan teman-teman di DPR bukan malaikat, banyak yang kita kerjakan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan tuntutan rakyat yang tinggi tapi administrasi yang juga begitu ketat,” tegasnya.
Oleh karena itu, Gubernur PBD menyatakan bahwa pihaknya juga butuh pembinaan dan pendampingan melalui kewenangan yang kita miliki masing-masing.
“Kami yakini apa yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan adalah benar-benar sesuai dengan fakta. Kami juga meyakini BPK melakukan pemeriksaan secara profesional,” imbuhnya.
Sebagai Provinsi yang baru, kata Elisa, maka pihaknya akan berusaha terus untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan kedepan.
“Kami semua berkomitmen dan berusaha untuk memberikan yang terbaik, dengan menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
