Sorong — Ikatan Masyarakat Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Barat Daya menggelar pertemuan terbuka, Senin (1/12/2025) sebagai ajang konsolidasi dan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menyerukan pentingnya menjaga kerukunan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.
Forum ini mempertemukan tokoh adat, perwakilan pemerintah, serta kelompok warga yang selama ini menjadi bagian penting dinamika sosial di Kota Sorong.
Dalam pertemuan tersebut, Ajeng Dyah Puspita, Wakil Kepala Region BGN Provinsi Papua Barat Daya, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi pangan, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam memproduksi bahan pangan lokal. Ia mendorong anggota ikatan untuk mulai menanam komoditas yang dapat diserap langsung oleh dapur MBG.
“Dengan memperkuat pasokan dari produksi lokal, kita bukan hanya memastikan ketahanan program, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga Pegunungan Tengah di Kota Sorong,” ujarnya.
Sementara itu, Juhra Koordinator Wilayah Kota Sorong BGN Provinsi Papua Barat Daya, menegaskan bahwa kelompok rentan seperti ibu menyusui dan balita di Kompleks Wamena akan diakomodasi dalam program MBG.
Perluasan sasaran ini, kata dia, merupakan bagian dari komitmen BGN agar manfaat program dirasakan secara merata.
“Kami ingin memastikan bahwa ibu dan anak, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses pangan bergizi, mendapat prioritas,” jelasnya.
Apresiasi juga datang dari Rudi Kogoya, Kepala Suku Pegunungan Tengah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menyambut baik perhatian Presiden RI melalui program MBG dan meminta agar warga Wamena di Kota Sorong mendapatkan pendampingan bertani serta dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan program.
“Pelibatan langsung warga kita akan menumbuhkan rasa memiliki dan membuat program ini berkelanjutan di tingkat komunitas,” tutur Rudi.
Menutup pertemuan, Rudi kembali mengingatkan seluruh masyarakat Pegunungan Tengah untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan damai dan rukun. Ia juga mengimbau agar warga menjauhi konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu konflik internal.
Pertemuan ini menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar bantuan pemerintah, melainkan instrumen penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial—terutama bila dijalankan melalui kolaborasi penuh antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaksana program di lapangan. (*)
