Sorong – Perkumpulan Masyarakat Suku Biak (Permabi) Kota Sorong menggelar sosialisasi besar terkait program pemberdayaan ekonomi dan restrukturisasi organisasi sebagai langkah memperkuat posisi sosial-ekonomi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung dengan menghadirkan sekitar 70 peserta dari berbagai unsur masyarakat Biak ini dipimpin langsung oleh Kepala Suku Biak Kota Sorong, Paul Yawan.
Dalam penyampaiannya, Paul Yawan menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas ekonomi OAP di tengah persaingan pembangunan Kota Sorong yang semakin dinamis. Ia menyoroti jumlah OAP yang relatif kecil dibandingkan keseluruhan populasi kota, sehingga pelatihan keterampilan dan program peningkatan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita tidak boleh tertinggal. Komunitas Biak harus punya daya saing yang kuat agar tetap relevan dalam pembangunan kota ini,” tegas Paul Yawan.
Sebagai tindak lanjut, ia mengumumkan rencana pembentukan dua struktur baru di bawah Permabi: organisasi perempuan Biak dan himpunan mahasiswa Biak. Kedua wadah ini ditujukan untuk memperkuat sumber daya manusia dari berbagai jenjang usia, menciptakan kader-kader muda yang siap bersaing dalam sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Permabi juga membuka peluang kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kota Sorong untuk menyediakan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Dari pihak pemerintah daerah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong, Yulce Karet, turut memaparkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah digulirkan bagi OAP. Di antaranya pelatihan pembuatan kue dan makanan olahan berbasis tepung yang diikuti dengan pemberian peralatan usaha, serta pelatihan menjahit dan penyulaman noken yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus.
Menurut Yulce Karet, optimalisasi Dana Otsus menjadi prioritas pemerintah daerah. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembangunan sistem administrasi pendataan OAP penerima manfaat, guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan.
“Kami hanya melaksanakan kebijakan sesuai arahan pimpinan daerah, termasuk dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Sorong terkait skema pemberdayaan ekonomi bagi OAP,” jelasnya.
Sosialisasi ini menjadi penanda awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat adat Biak dalam membangun kerangka kerja pemberdayaan ekonomi yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada kemandirian. Permabi menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan adalah fondasi penting untuk memastikan masyarakat Biak dan OAP secara keseluruhan tidak tertinggal dalam proses transformasi ekonomi di Papua Barat Daya. (*)
