SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu menggelar Rapat Koordinasi DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (27/11/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat pelayanan investasi di seluruh daerah.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Johny Way menegaskan, Pemprov PBD terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju, mandiri dan sejahtera, yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Untuk mencapai visi tersebut, sektor penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu pilar utama,” ujarnya.
Johny Way menekankan, pentingnya DPMPTSP sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, langkah dan strategi antara provinsi dan seluruh kabupaten/kota agar pelayanan perizinan berjalan efektif dan sejalan dengan regulasi nasional.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum penting untuk menyatukan kebijakan dan regulasi perizinan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menekankan peningkatan kualitas layanan investasi yang cepat, transparan, efektif, serta berorientasi pada kepuasan publik. Modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian dari reformasi layanan perizinan.
Dalam kesempatan itu, digelar pula sesi coffee morning dan diskusi bersama mengenai potensi dan peluang investasi di Papua Barat Daya.
Diskusi ini diharapkan mampu membuka ruang komunikasi yang lebih cair dan membangun kepercayaan dengan dunia usaha.
Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pengembangan investasi antara lain perikanan dan kelautan, didukung potensi sumber daya hayati laut dan posisi strategis wilayah.
Pariwisata, dengan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang unik. Pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Industri pengolahan guna mendorong hilirisasi produk lokal. Ekonomi kreatif dan UMKM sebagai penggerak ekonomi inklusif. Infrastruktur dasar dan konektivitas untuk membuka pusat pertumbuhan baru.
Johny berharap, diskusi tersebut menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan percepatan investasi di Papua Barat Daya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, berkomitmen memberikan kepastian layanan, kepastian waktu dan kepastian hukum bagi investor maupun pelaku usaha lokal.
“Kunci keberhasilan pembangunan investasi adalah sinergi dan kolaborasi. Tidak ada satu daerah pun yang bisa bergerak sendiri,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh jajaran DPMPTSP kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi lintas daerah, menyusun peta potensi investasi yang lebih komprehensif. Mengoptimalkan promosi investasi berbasis data dan teknologi, menjalankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel serta menjadikan standar pelayanan publik sebagai komitmen moral dan profesional.
Dengan penguatan koordinasi dan kolaborasi, Johny Way optimistis Papua Barat Daya dapat tumbuh sebagai wilayah yang ramah investasi, kompetitif, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor DPMPTSP ini menjadi penegasan komitmen pemerintah, untuk mempercepat transformasi layanan perizinan dan memperluas peluang investasi di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
