Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan, berdasarkan data dari BPS tahun 2024 yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja daerah 3T dan daerah marginal Komisi X DPR RI, Provinsi Papua Barat Daya memiliki catatan terkait isu pendidikan.
Diantaranya, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas adalah 8,39 tahun, dibawah rata-rata nasional yang sebesar 9,22 tahun.
“Sebenarnya ini sudah bagus, tinggal kita bagaimana bersinergi untuk terus meningkatkan agar rata-rata lama sekolah ini betul-betul berjalan sesuai dengan perencanaan. Baik di RPJMD maupun terkait dengan program-program yang sudah disiapkan,” ujar Waket Komisi X DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Provinsi Papua Barat Daya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang berlangsung di Gedung LJ Kompleks Kantor Walikota Sorong, Senin (6/10/2025).
Lanjut Lalu, untuk harapan lama sekolah adalah 13,88 tahun diatas rata-rata nasional yang sebesar 13,21 tahun. Ini juga harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami komisi sepuluh senantiasa siap untuk berkolaborasi, dalam rangka melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.
Kemudian angka kesiapan sekolah tahun 2021-2024, katanya, sebesar 43,47 persen atau jauh dibawah rata-rata nasional yang sebesar 77,47 persen.
Selain itu, Waket Komisi X DPR RI juga membeberkan, berdasarkan data dapodik, memperlihatkan angka putus sekolah yang cukup memprihatinkan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
Yaitu Kabupaten Sorong Selatan, angka putus sekolah untuk tingkat SD sebesar 0,47 persen dan tingkat SMP sebesar 0,41 persen. Kabupaten Sorong angka putus sekolah sebesar 0,89 persen untuk tingkat SD, SMP sebesar 0,17 persen dan SMA 1,98 persen. Kabupaten Tambrauw 0,97 persen untuk tingkat SD dan SMP 0,47 persen. Kabupaten Maybrat angka putus sekolah tingkat SD sebesar 0,53 persen dan SMP sebesar 2,09 persen.
“Capaian ini mengidentifikasikan bahwa masih terdapat tantangan yang signifikan, dalam peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Komisi X DPR RI, tambahnya, juga memberikan perhatian yang sama terhadap isu dan program kebudayaan, riset, sains dan teknologi, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan statistik di Provinsi Papua Barat Daya.
